[Academic] Kerjasama Sister City Yogyakarta

Tulisan berikut ini merupakan isi dari paper yang pernah kutulis sekitar April 2007. So, ada beberapa data yang mungkin sudah tidak update lagi. hehehe… Jaa, selama membaca :)

Kerjasama Sister City antara Pemda Yogyakarta dengan Kota-kota di Luar Negeri

Pendahuluan

Perkembangan dunia yang semakin tak berbatas ini, membuat aktivitas aktor-aktor di suatu negara makin berkembang. Negara tak lagi menjadi aktor utama dalam melaksanakan peran-perannya dalam kancah hubungan internasional. Pergeseran kedudukan negara telah digantikan dan diisi oleh aktor-aktor lain, mulai dari organisasi internasional sampai ke tingkat individu.

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas diri adalah dengan melalui kerjasama. Keinginan untuk bekerjasama tidak terbatas hanya dengan pemerintah negara saja, tetapi mulai merambah ke pemerintah daerah di negara lain. Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan daerah otonom lain. Tidak hanya kerjasama antar daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan daerah (propinsi, kabupaten, kota) di luar negeri. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional untuk saling bekerjasama, baik berupa kerjasama sister province maupun sister city.

Kerjasama ini sangat menarik untuk dibicarakan, karena merupakan suatu bentuk kerjasama internasional yang dapat dirasakan lebih dekat manfaatnya karena bersifat lokal-internasional. Bisa dikatakan bahwa bentuk kerjasama ini adalah praktek dari konsep think globally, act locally. Kerjasama ini bisa juga dikatakan sebagai pembumian? dari konsep hubungan internasional yang sangat luas dan besar.

Walaupun pelegalan? kerjasama antar daerah ini baru disahkan pemerintah Indonesia melalui peraturan otonomi daerah, DI Yogyakarta sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia sebenarnya sudah melaksanakan kebijakan ini sejak 22 tahun yang lalu (melalui kerjasama Jogja-Kyoto). DIY memiliki potensi yang sangat besar untuk menjalin kerjasama ini, terlebih dengan title Kota Pendidikan dan Kebudayaan? Indonesia, DIY memiliki posisi tawar dan nilai jual yang baik.

Hingga tahun 2005, telah tercatat sekitar sepuluh kerjasama DIY dengan institusi atau pemerintah daerah di negara lain melalui bentuk sister province maupun sister city. Namun, dari sekian kerjasama tersebut, hanya beberapa kerjasama saja yang dikatakan masih berjalan? dan efektif. Secara umum kerjasama berjalan stagnan. Stagnan di sini dapat bermakna sebagai sebuah kemunduran dalam kerjasama antarpemerintah daerah.

Dalam karya tulis ini, yang ingin penulis bahas adalah bagaimana cara mempertahankan dan mengaktifkan sustainability kerjasama yang telah maupun akan terjalin antara Pemerintah DIY dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini mengingat semangat untuk bekerjasama pada umumnya hanya tampak di awal penjalinan kerjasama saja. Melihat potensi besar yang menanti untuk lebih digali lagi, maka ada baiknya hal ini diperhatikan secara lebih serius oleh Pemerintah Propinsi DIY.

Kerjasama internasional erat kaitannya dengan perjanjian internasional, karena perjanjian merupakan suatu bukti dan landasan yang sah dalam melaksanakan sebuah kerjasama. Menurut UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 1, perjanjian internasional memiliki definisi perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Seiring dengan perkembangan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah DIY semakin memantapkan diri untuk menjalani kerjasama internasional di tingkat wilayahnya. Terlebih Pemerintah Indonesia telah memberi landasan hukum , yang memperkuat jalannya kerjasama, sebagai berikut ;

  1. TAP MPR tentang GBHN,
  2. Keputusan Presidium Kabinet No.81/u/Kep/4/1967 tanggal 5 April 1967 tentang Kerjasama Teknik Luar Negeri,
  3. Keppres No.60/m/81 tanggal 22 Maret 1981 tentang Perubahan Komposisi Keanggotaan Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri,
  4. Peraturan Mendagri No.1/1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Depdagri,
  5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,
  6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Namun dalam menjalaninya, Pemerintah Propinsi DIY harus mengikuti tata cara dan mekanisme yang dikeluarkan dan dibenarkan oleh pemerintah pusat. Berikut ini syarat-syarat kerjasama oleh pemerintah daerah ;

  1. Dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan dalam kerangka NKRI,
  2. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia,
  3. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
  4. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara,
  5. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara,
  6. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak,
  7. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat, serta saling menguntungkan bagi pemerintah Daerah dan masyarakat,
  8. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain syarat-syarat di atas, ada pula kondisi yang harus dipenuhi dalam menjalin sebuah kerjasama, yaitu sesuai dengan kepentingan nasional. Beberapa kriteria mengenai kepentingan nasional , antara lain ;

  1. Kriteria ekonomi ; kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dinilai sebagai kepentingan nasional bagi negara yang bersangkutan.
  2. Kriteria ideologi ; dapat dilihat pada sebagian besar negara-negara dunia yang secara formal maupun non-formal menggunakan ideologi untuk menunjukkan legitimasi mereka di dunia internasional dan sebagai alat untuk merumuskan dan menentukan suatu kebijakan.
  3. Kriteria militer ; menyatakan bahwa untuk mencapai dan menjaga kepentingan nasionalnya, negara akan memperkuat militer.
  4. Kriteria moralitas dan legalitas ; kedua aspek tersebut berkaitan dengan tingkat kebenaran analisa mengenai suatu isu. Hasil analisa dari suatu isu terkadang terjebak antara aspek moralitas atau legalitas, terutama dalam upaya merumuskan suatu kebijakan yang ditujukan untuk pemenuhan kepentingan nasional.

Untuk kerjasama non-sister province, inisiatif dapat muncul dari dinas atau instansi di daerah yang bersangkutan. Biasanya tipe kerjasama ini tidak akan terlalu terbentur birokrasi di DPRD. Proses dan mekanisme kerjasama atas prakarsa pihak Indonesia ini meliputi :

  1. Pemerintah Daerah (Pemda) berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri (Deplu) dan instansi terkait serta mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komperatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama,
  2. Pemda dapat mengadakan rapat interdepartemen dengan mengundang Deplu dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut,
  3. Koordinasi juga dapat dilakukan melalui surat-menyurat,
  4. Deplu akan memberikan pertimbangan politis maupun yuridis sesuai Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia,
  5. Melalui perwakilan RI di luar negeri, Deplu dapat menyediakan informasi yang diperlukan,
  6. Deplu mengkomunikasikan rencana kerjasama ini dengan pihak diplomatik dan konsuler dari pihak asing di Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri,
  7. Deplu memberitahukan hasil koordinasi ini kepada instansi terkait di daerah dan perwakilan RI di luar negeri,
  8. Kesepakatan kerjasama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang lazim digunakan sesuai pertimbangan Deplu. Kemudian Menteri Luar Negeri memberikan full powers atau surat kuasa kepada gubernur untuk menandatangani MoU,
  9. Deplu ikut memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan kerjasama,
  10. Departemen Dalam Negeri hanya terlibat dalam masalah administrasi saja, seperti pencatatan, yang ditangani oleh Kantor Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri.

Sedangkan untuk kerjasama atas prakarsa pihak luar/asing, mekanisme yang berlaku adalah :

  1. Setelah melalui pertimbangan politis dan yuridis, Deplu secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari perwakilan RI di luar negeri dan atau pihak asing kepada Pemda atau instansi terkait,
  2. Pemda secara resmi menyampaikan tanggapan terhadap tawaran program kerjasama tersebut, termasuk usulan program,
  3. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat inter-departemen yang dikoordinasi oleh Deplu atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan daerah,
  4. Deplu menyampaikan hasil rapat interdepartemen kepada perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler pihak asing di Indonesia,
  5. Deplu memberitahukan hasil koordinasi kerjasama ini kepada instansi terkait di daerah,
  6. Kesepakatan kerjasama antara pihak asing dan daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang lazim digunakan.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Propinsi, DI Yogyakarta telah memiliki beberapa kerjasama internasional, baik dengan pemerintah daerah maupun institusi di negara lain. Sampai saat ini di Yogyakarta sudah tercatat cukup banyak kerjasama yang berbentuk sister province maupun sister city.

Sister Province/sister city atau kerjasama propinsi/kota bersaudara yang telah dijalin DI Yogyakarta , antara lain ;

  1. Prefectur Kyoto, Jepang sejak tahun 1985. Dapat dikatakan bahwa kerjasama dengan Kyoto inilah yang paling aktif dan masih berjalan hingga sampai memasuki tahun ke-22. Kerjasama yang dijalin adalah dalam bidang ; Seni budaya, Pendidikan dan Iptek, Pariwisata, dan Industri
  2. Pemerintah Propinsi Ismailia, Republik Mesir. Kerjasama ini dirintis tahun 1990-1991. Namun, kerjasama ini pernah mengalami stagnansi. Adanya kunjungan kehormatan dari Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Mohamed El Sayed, ke Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2006, muncul suatu inisiatif untuk mengaktifkan kembali sister province yang semula terjalin antar Kota Ismailia dengan Yogyakarta , dan kerjasama ini mulai berjalan lagi. Selain dengan Kota Ismailia, Yogyakarta juga menjalin kerjasama dengan kota lain di Mesir, yaitu Kairo. Kerjasama yang dijalin adalah dalam bidang ; Perdagangan, Pariwisata, IPTEK, Industri, Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Kota Esvanza, Republik Islam Iran.
  4. Pemerintah Negara Bagian California, Amerika Serikat. Kerjasama ini mengalami stagnansi. Kerjasama yang dijalin adalah dalam bidang ; ekonomi & perdagangan, pariwisata, industri, pendidikan & kebudayaan, pertanian, lingkungan hidup, dan investasi.
  5. Propinsi Tyrol, Republik Austria. Kerjasama yang dijalin adalah dalam bidang ; Ekonomi & perdagangan, Industri, Pariwisata, Kebudayaan, dan IPTEK.
  6. Geongsangbuk-Do dan Chungcheongnam-Do, Republik Korea. Yogyakarta menjalin kerjasama dengan dua propinsi di Republik Korea (Korea Selatan). Kerjasama ini sedikit mengalami stagnansi karena menemui hambatan teknis. Kerjasama yang dijalin adalah dalam bidang ; Ekonomi, Pendidikan, Budaya & seni, Pertanian, Pariwisata, dan Kerajinan.
  7. Kota Praha, Ceko. Sudah terjalin sejak lama dan kerjasama keduanya akan semakin dimantapkan lagi. Hal ini terungkap ketika menerima kunjungan Kehormatan Dubes Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Vesfly, dan jajaran Kementrian Luar Negeri pada tanggal 21 Februari 2005 di Kepatihan.

Sedangkan kerjasama yang masih dalam tahap penjajagan atau proses kerjasama, antara lain dengan;

  1. Pemerintah Propinsi Paramaribo, Suriname. Dilihat dari sejarah, kita ketahui bahwa cukup banyak warga keturunan Jawa yang menetap di Suriname, akibat masa kolonial Belanda dahulu. Bahkan, salah satu pejabat tinggi di Suriname merupakan orang Jawa. Kedekatan etnisitas inilah yang menjadi alasan dibentuknya kerjasama.
  2. Propinsi Amsterdam, Belanda.
  3. Propinsi Chiang Mai, Thailand. Kerjasama yang dijalin berfokus pada kerjasama di bidang pertanian. Chiang Mai dikenal sebagai lumbung beras di Thailand.
  4. Tunisia. Niatan ini diutarakan saat kunjungan Dubes Tunisia, Faysal Gouia, ke Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2007 .
  5. Pemerintah Perancis.

Selain bekerjasama dengan pemerintahan daerah, kerjasama internasional yang dijalin DIY juga mencakup kerjasama dengan institusi internasional, baik berupa organisasi internasional, perusahaan-perusahaan asing maupun universitas, seperti Suruga Miyagawa Company Jepang, Konsorsium Logistik Berhad Malaysia, Universitas Karlsruhe, Jerman.

Bidang-bidang Kerjasama

Fokus kerjasama yang dijalin Yogyakarta dengan partner sister city dan sister province meliputi bidang ;

  1. Administrasi
  2. Ekonomi, Investasi & Perdagangan
  3. Industri
  4. Industri
  5. Kehutanan
  6. Kerajinan
  7. Lingkungan hidup
  8. Pariwisata
  9. Pembangunan Infrastruktur
  10. Pendidikan dan IPTEK
  11. Pengembangan SDM
  12. Perhubungan
  13. Pertanian
  14. Seni dan Budaya

Berdasarkan bidang kerjasama tersebut, Pemerintah Propinsi DIY berkoordinasi dengan departemen-departemen pemerintah, institusi maupun pihak-pihak swasta yang terkait, seperti ;

  1. BAPARDA
  2. BAPEDA
  3. BATAN
  4. Biro Tata Pemerintahan
  5. Dinas Hutbun
  6. Dinas Kebudayaan
  7. Dinas Kesehatan
  8. Dinas Kimpraswil
  9. Dinas Pendidikan
  10. Dinas Pertanian
  11. Dinas Perhubungan
  12. Disnakertrans
  13. Disperindagkop
  14. Pemda Kabupaten
  15. Perguruan Tinggi (UGM, UII, UMY dll)

Manfaat Kerjasama

Kerjasama yang dijalin DIY memiliki alasan yang berlandaskan pada asas kemanfaatan yang diperoleh darinya. Dan kerjasama sister province/sister city ini tentunya membawa manfaat-manfaat tersebut, seperti ;

  1. Seperti yang diungkapkan oleh Sunyoto, Asisten Fasilitasi dan Investasi, bahwa kerjasama ini tidak lain untuk mengembangkan potensi diri yang ada demi kemajuan daerah, sehingga tidak menggantungkan diri pada hubungan bilateral/dilpomatik antar kedua negara. Menurutnya, hubungan diplomatik merupakan payung besar yang memayungi segala kegiatan antar kedua negara.
  2. Promosi dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh DI Yogyakarta, terutama bidang kebudayaan dan pariwisata.
  3. Pembangunan maupun perbaikan sarana infrastruktur yang menopang pembangunan daerah.

Selain manfaat-manfaat yang ada di atas, sebenarnya masih banyak lagi manfaat yang lain. Namun, sifat kemanfaatan tersebut ada yang langsung dan tidak langsung. Sehingga manfaat langsung dapat secara gamblang dilihat wujudnya, sedangkan manfaat tidak langsung biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Sebagai contoh, terjalinnya hubungan baik merupakan bentuk manfaat tidak langsung.

Manfaat juga bisa dirasakan tidak hanya dari pembangunan fisik, tetapi juga terdapat pula manfaat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Adanya pertukaran atau pengiriman tugas belajar ke negara partner sister province/sister city. Dari pengiriman tugas belajar ini biasanya akan ada transfer teknologi. Sebagai contoh, teknik pengembangan semangka tanpa biji dalam sektor teknologi pertanian. Ilmu dan teknologi tersebut didapatkan dalam tugas belajar tersebut, kemudian diterapkan dan dikembangakan di daerah asal. Walaupun transfer teknologi ini membutuhkan waktu yang panjang, namun manfaatnya dapat dirasakan dikemudian hari.

Contoh kerjasama yang memberikan manfaat jangka panjang dan jangka pendek yaitu dalam pengelolaan dan pengeboran sumber air Goa Bribin yang terletak di wilayah Semanu, Gunung Kidul. Pelaksana kerjasama ini adalah institusi pendidikan tinggi di Jerman, yaitu Universitas Karlsruhe dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Manfaat jangka pendeknya adalah disediakannya infrastruktur dan fasilitas pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi sumber air bawah tanah Goa Bribin, sedangkan jangka panjangnya adalah sumber air hasil pengeboran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gunung Kidul yang dikenal sebagai daerah kering?, dan adanya transfer teknologi serta dijadikannya Goa Bribin sebagai daerah wisata pendidikan yang potensial.

Hambatan Kerjasama

Aspek kemanfaatan diharapkan dapat dirasakan kedua belah pihak, namun seringkali keuntungan yang didapat tidak seimbang. Hal inilah yang terkadang menjadi hambatan dan masalah dalam menjalin kerjasama, karena masing-masing pihak memiliki kemampuan yang terbatas.

Hambatan lainnya adalah koordinasi yang kurang baik. Pemerintah daerah perlu untuk koordinasi dengan instansi yang terkait, juga koordinasi dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Deplu sebagai badan konsultasi). Jika koordinasi tidak berjalan baik, hal ini berdampak pada masalah birokrasi yang berbelit dan panjang, misal terbentur masalah peraturan daerah dan birokrasi di DPRD.

Permasalahan birokrasi ternyata tidak hanya dihadapi oleh pihak lokal (pemerintah DIY), namun juga terjadi oleh pihak lain. Misalnya, stagnansi yang terjadi dalam hubungan dengan Kota Ismailia, Mesir terjadi karena adanya permasalahan birokrasi di Mesir. Hal ini diakui oleh Ezzat Saad El Sayed yang menyatakan bahwa bahwa kerja sama yang ditandatangani pada tahun 1991 ini belum dapat berjalan dengan baik, salah satunya dikarenakan masalah birokrasi.

Adanya pergantian kepemimpinan dalam jajaran pemerintah daerah juga memberikan permasalahan tersendiri. Seringkali pemindahan tanggungjawab tersebut menyebabkan terputusnya hubungan kerjasama, dikarenakan oleh ketidakpahaman akan kerjasama. Dengan kata lain, tidak terbentuknya joint committee. Jika dikaitkan dengan teori birokrasi, seharusnya permaslahan itu dapat diatasi dengan SOP (standart operating procedures) yang sudah ada dalam birokrasi tersebut, sehingga tidak perlu terpengaruh dengan pergantian rezim kepemimpinan.

Permasalahan juga timbul akibat kurangnya pemahaman daerah mengenai potensinya sendiri. Potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta bukanlah sumber daya alam yang melimpah dengan kekayaan tambang maupun produk-produk hasil alam lainnya. Namun, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Yogyakarta memiliki potensi yang besar dalam bidang sejarah dan kebudayaan yang sarat dengan nilai Jawa. Terlebih Yogyakarta masih memiliki Kesultanan sehingga Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Yogyakarta masih dapat bertahan karena memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dari daerah lain. Apalagi Yogyakarta memiliki image sebagai kota pusat pendidikan yang berarti akan ada banyak generasi penerus yang berkualitas akan tercetak dari sini. Oleh karena itu, ada baiknya apabila kerjasama yang akan dijalin sesuai dengan konteks kemampuan dan potensi yang dimiliki Yogyakarta seperti yang disebutkan di atas, dan tidak melebihi kapasitas yang ada.

Faktor ini pulalah yang sering menjadi penyebab stagnansi hubungan kerjasama sister province/sister city. Sebagai contoh, stagnansi hubungan kerjasama Yogyakarta-Kota Ismailia, selain oleh faktor internal di Mesir sendiri, juga disebabkan oleh terbatasnya kemampuan Yogyakarta yang berada di luar potensinya. Bidang investasi yang juga menjadi salah satu materi kerja sama pada tahun 1991 itu, diakui Sri Sultan cukup sulit dilaksanakan. Karena saat itu DIY sendiri membutuhkan investasi untuk mengembangkan daerahnya, namun di sisi lain DIY juga diminta melakukan investasi ke Mesir. Sehingga kerjasama dalam bidang ini sulit dilakukan.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi penghambat, seperti masih terbatasnya jumlah aktor pelaksana yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidangnya. Dalam suatu kerjasama internasional, dibutuhkan praktisi maupun orang-orang yang ahli dalam bidang negosiasi dan menjalin hubungan, serta tidak lupa kapasitasnya dalam berbahasa asing.

Sustainability & Peluang Kerjasama Antarpemerintah Daerah

Dikaitkan dengan sustainability, tentunya kerjasama antarpemerintah daerah juga perlu untuk menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Berdasarkan pengertian tersebut, kerjasama sister province/sister city telah mencakup konsep tersebut. Pengembangan daerah melalui sustainable development diharapkan dapat membantu proses kemajuan daerah secara jangka panjang. Pun diharapkan adanya kerjasama antarpemerintah daerah ini dapat membantu DI Yogyakarta menjadi dearah yang lebih baik dengan masyarakat yang sejahtera.

Namun, melihat hambatan-hambatan dan permasalahan yang dihadapi menunjukkan bahwa penerapan konsep sustainable development kurang dapat dilaksanakan. Terbukti dengan kurang matang dan terorganisirnya kerjasama. Kerjasama yang dijalin terkesan hanya bersemangat di awal saja, tetapi kelanjutannya (sustainability) kurang dijaga. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi jalannya kerjasama, baik yang sudah terjalin maupun yang masih dalam proses penjajagan.

Gubernur mengatakan, pandangan DIY melihat perkembangan global khususnya didalam memasuki era baru sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004, menyangkut kewenangan otonomi dapat dijadikan sebagai strategi baru dalam upaya kemajuan masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai peluang dan pegangan dasar dalam menjaga keberlanjutan kerjasama antara Pemerintah DI Yogyakarta dengan pemerintah kota/propinsi di negara lain.

Adanya globalisasi juga turut memberikan andil dalam perkembangan Yogyakarta. Sistem informasi yang semakin canggih membuat akses mengenai Indonesia dan Yogyakarta lebih mudah didapatkan. Tentu saja hal ini merupakan kesempatan besar bagi Yogyakarta. Sri Sultan menambahkan bahwa rakyat sudah tidak bisa menunggu lagi, mereka mempunyai keinginan maju, dan masyarakat juga menginginkan sejahtera. Sebagai tindak lanjut dari keinginan masyarakat tersebut dan sebagai wujud dari konsekuensi reformasi, Yogyakarta bisa ikut bermain dalam menghadapi tantangan global.

Penutup

Setelah melihat potensi yang dimiliki Yogyakarta, hambatan dan peluang yang ada dalam era globalisasi ini, Pemerintah Daerah Yogyakarta diharapkan dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk semakin aktif dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah propinsi/kota di negara lain. Besarnya manfaat yang didapat dari kerjasama ini, diharapkan dapat menjadikan tujuan pemerintah daerah untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakatnya dapat terwujud. Penguatan kapasitas lokal juga diperlukan dalam menghadapi globalisasi, sehingga posisi Yogyakarta bukan hanya sebagai konsumen saja, tetapi juga harus mampu survive menghadapi era global.

Saran / Rekomendasi

  1. Dibutuhkan koordinasi yang baik dan berkelanjutan, baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri sebagai koordinator masalah otonomi daerah dan Departemen Luar Negeri sebagai fasilitator kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing), maupun antara Pemerintah Daerah tersebut dengan pihak yang diajak bekerjasama. Masalah birokrasi juga dapat diatasi apabila terdapat kerjasama dengan segala instansi yang terkait, seperti DPRD maupun pihak-pihak lain yang dapat mendukung proses kerjasama.
  2. Dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, ada baiknya Pemerintah DIY benar-benar memperhatikan potensi wilayahnya sendiri dan potensi pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidaksamaan maupun ketidaksepakatan dalam prioritas pembangunan maupun kerjasama, yang dapat mengakibatkan stagnansi kerjasama. Selain itu diperlukan pula komitmen yang kuat untuk mempertahankan semangat dalam bekerjasama.
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk kerjasama yang lebih baik melalui serangkaian pelatihan maupun peningkatan kemampuan dalam negosiasi maupun bahasa asing.
  4. Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang sudah ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Referensi

Sumber Tercetak

  • Jatmika, Sidik. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf Publishing, 2001.
  • Papp, Daniel S. Contemporary International Relations, Framework for Understanding, 6th edition. Addison Wesley Longman Inc. 2002.
  • Inventarisasi Kerjasama Propinsi DIY dengan Lembaga/Propinsi Lain di Luar Negeri. Sumber ; Biro Kerjasama Luar Negeri Pemprov DIY. 2005

Sumber Internet

  • Dubes Mesir Mohamed El Sayed Kunjungan Kehormatan Kepada Gubernur DIY. Pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta online. 21 Feb 2006 <http://www.pemda-diy.go.id&gt;. Diakses pada tanggal 03 Mei 2007.
  • Dubes Tunisia dan Wagub DIY Akan Resmikan Pameran Lukisan Tunisia. Pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta online. 10 Feb 2007 <http://www.pemda-diy.go.id&gt;. Diakses pada tanggal 03 Mei 2007.
  • Kerja Sama Sister Province DIY-Ismalia, Mesir Diaktifkan Kembali. Pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta online. 09 Feb 2004 <http://www.pemda-diy.go.id&gt;. Diakses pada tanggal 03 Mei 2007.
  • Kunjungan Kehormatan Dubes Ceko dan Siswa Diklatpim Sesparlu. Pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta online. 22 Feb 2005 <http://www.pemda-diy.go.id&gt;. Diakses pada tanggal 03 Mei 2007.
  • Perancis Jajaki Kerja Sama Sister Province Dengan DIY. Pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta online. 12 April 2007 <http://www.pemda-diy.go.id&gt;. Diakses pada tanggal 03 Mei 2007.
  • Prospek Kerjasama Internasional Propinsi NTB oleh M. Azhar K. Ntonggu, January 2005 <http://www.mbojo.com&gt;
  • Provinsi DIY dan Provinsi Gyengsangbuk Do Tandatangani MOU. Pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta online. 26 Feb 2005 <http://www.pemda-diy.go.id&gt;. Diakses pada tanggal 03 Mei 2007.

2 thoughts on “[Academic] Kerjasama Sister City Yogyakarta

  1. Pingback: Sister cities: Yogyakarta – Kyoto | Together With Indonesian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s