[Academic] Japan’s Post-war Party Politics

Review Chapter IV & V Buku Japan’s Postwar Party Politics

Chapter IV dan V secara khusus membahas tentang koalisi antar partai di Jepang pasca penerapan konstitusi baru tahun 1947, dan juga kemungkinan-kemungkinan penggabungan lainnya seperti merger. Penulis buku ini, Masaru Kohno, memaparkan perjalanan sejarah politik dan partai secara runtut, dan juga dilengkapi dengan teori-teori koalisi kontemporer serta studi kasus pembentukan dua pemerintahan penting selama periode tersebut. Chapter IV membahas analisa pembentukan koalisi pemerintahan pimpinan partai Sosialis tahun 1947 yang disertai pula dengan penjelasan dari sisi teori koalisi. Sedangkan chapter V membahas tentang berbagai negosiasi pemerintah yang menuntun terjadinya merger antara dua partai konservatif yang ada pada saat itu yaitu dengan pembentukan LDP tahun 1955.

Coalition Building Under the Pre-1955 Multiparty System

Bulan April tahun 1947, di Jepang dilakukan pemilihan umum pertama di bawah rezim demokrasi baru yaitu berdasarkan Konstitusi 1947 dengan sistem pemilu yang telah direvisi. Hasil dari pemilu ini menunjukkan bahwa demokrasi parlementer Jepang memasuki era kompetisi dengan sistem multipartai. Konsekuensi dari sistem ini adalah adanya persaingan dalam perebutan kursi lembaga legislative, yang kemudian dapat memicu adanya pembentukan koalisi dan pemerintahan minoritas.

Chapter ini berfokus pada penjelasan proses negosiasi antar partai (inter-party) yang menuntun terbentuknya pemerintahan koalisi tiga partai yang dipimpin oleh Partai Sosialis tahun 1947, atau disebut juga sebagai Pemerintahan Katayama. Koalisi ini terbentuk melalui proses yang panjang dan kompleks dimana para politisinya melakukan lobi-lobi, baik di tingkat internal partai maupun antar partai.

Tidak ada peraturan resmi atau procedural agreement yang secara khusus membahas bagaimana membentuk suatu pemerintahan dengan kondisi tidak ada pemenang mayoritas. Namun, paling tidak partai mayoritas tersebut memerlukan suatu konsensus umum untuk membentuk pemerintahan koalisi. Tantangan yang muncul kemudian dalam proses negosiasi koalisi adalah partai mana saja yang dapat berperan serta dalam koalisi dan partai mana yang seharusnya memimpin.

Dalam kasus ini, koalisi pemerintahan terdiri dari Socialist Party (143 kursi dari total 466 kursi legislatif), National Cooperativist Party (31), Democratic Party (124) dan menyusul kemudian Liberal Party (131). Koalisi empat partai ini menjadi sebuah grand coalition pada April 1947, dengan tujuan bersama untuk mengatasi krisis ekonomi nasional.

Walaupun koalisi telah terbentuk, di dalam prosesnya masih terdapat persaingan dalam menentukan siapa yang memimpin untuk menduduki posisi speaker dan vice speaker serta perdana menteri. Suara-suara untuk mendukung calon dari partai pun berdatangan untuk memilih orang-orang yang pantas duduk dalam posisi tersebut, tetapi kemudian terjadi pertentangan serta tarik ulur dukungan partai politik anggota koalisi. Namun, hambatan ternyata tidak hanya muncul dari luar partai, tetapi juga dalam internal partai, dimana terbentuk faksi-faksi yang saling berbeda pendapat. Perpecahan ini membuat proses koalisi menjadi semakin lambat dan rumit. Pada akhirnya, sebagai perdana menteri terpilih adalah Katayama (pemimpin Socialist Party) dengan suara mayoritas dari lower house (420 suara dari total 426).

Secara teoritis, perilaku partai politik dalam negosiasi koalisi didasarkan pada logika dasar kompetisi antar partai dan strategi berinteraksi, sehingga cukup sulit untuk menentukan hasil akhir yang tepat dalam pembentukan koalisi. Adanya koalisi antara Sosialis, Demokrat dan Kooperativis terhubung karena adanya kesaman dalam pemilihan kebijakan.

Analisa teoritis dari pemerintahan koalisi Katayama adalah ; ambiguitas serta minimnya peraturan resmi yang terinstitusi dalam proses pembentukan koalisi menyebabkan adanya perilaku irasional dari partai politik. Peraturan atau konvensi dari partai terbesar seharusnya yang menjadi pencetus koalisi agar dapat terprediksi hasil dari koalisi tersebut. Namun, setiap partai mayoritas tentunya akan memilih strategi yang berbeda. Perbedaan dalam susunan institusional dapat menghasilkan output koalisi yang berbeda.

Selain minimnya peraturan, adanya perbedaan dalam internal partai politik juga mempengaruhi hasil akhir koalisi. Dalam teori koalisi kontemporer (termasuk teori Axelrod), partai politik diposisikan sebagai kesatuan aktor, dan politik intra-party dalam proses tawar-menawar koalisi antar partai juga memiliki pengaruh yang besar.

Dari semua alasan dan proses yang rumit tersebut, dapat dipahami mengapa dapat terjadi perbedaan output pada pemilu tahun 1947 dengan pemilu 1955, walaupun terdapat kondisi lingkungan legislatif yang hampir sama, dimana dalam pemilu 1947 negosiasi antar partai menghasilkan koalisi pemerintahan bentukan partai progresif dan sentris, sedangkan negosiasi pada pemilu 1955 menghasilkan merger dua partai mayoritas.

Dengan kata lain, dalam kondisi minimnya peraturan prosedural yang resmi dan kondisi penuh ketidakpastian, dapat mempengaruhi setiap partai politik untuk memilih berbagai opsi keputusan dengan jangkauan yang sangat lebar, namun tetap dalam rangka logika dasar partai untuk saling berkompetisi dan strategic bargaining.

The Creation of the Liberal Democratic Party in 1955

Seperti yang sudah disinggung dalam bab sebelumnya, negosiasi antar partai politik dalam pemilu 1955 menghasilkan merger antara dua partai konservatif mayoritas yaitu Partai Liberal dan Demokrat, menjadi LDP. Dalam sistem multipartai yang kompetitif, merger mungkin saja terjadi dalam proses pembentukan koalisi pemerintah. Studi kasus pemilu Jepang tahun 1955 yang menghasilkan merger dua partai tersebut, diawali dengan hasil pemilu 1953 yang menunjukkan Partai Liberal kehilangan suara mayoritasnya. Hal ini akan menjadi tantangan yang sangat berat apabila partai ini hanya sendiri menjadi pemerintahan minoritas, karena harus berhadapan dengan pihak oposisi dalam parlemen.

Setelah mundurnya Shigeru Yoshida (pemimpin Liberal) dari kabinet, pemimpin baru partai ini yaitu Taketora Ogata mengajukan ketertarikan partainya untuk memadukan kekuatan dengan Partai Demokrat. Ia berpendapat bahwa apabila dalam pemilu selanjutnya partai Liberal dan Demokrat gagal memperoleh suara mayoritas, ada baiknya kedua partai mengadakan koordinasi dukungan dan melakukan merger. Namun, di sisi lain pihak Demokrat yang diwakili oleh Hatoyama, merasa berhasil menggeser pemerintahan Liberal, sehingga mereka tidak tertarik dengan isu penggabungan tersebut.

Faktanya, setelah pemilu 1955 berlangsung, Demokrat gagal meraih suara mayoritas, sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dari partai Liberal dan Sosialis. Akan tetapi, tawaran Demokrat ini ditolak oleh Liberal. Pada akhirnya Hatoyama mencoba untuk membentuk pemerintahan minoritas, walau selanjutnya isu merger dimunculkan kembali.

Dalam perkembangannya, terjadi deadlock dalam parlemen yang mengakibatkan timbulnya niatan Liberal untuk melakukan penjajagan koalisi dengan Demokrat dengan syarat kepemimpinan tidak lagi dipegang oleh Hatoyama. Negosiasi antara keduanya pun berlangsung dan memasuki tahap baru, dari pembahasan bagaimana dua partai ini menggabungkan kekuatan menjadi pembahasan bentuk susunan koalisi seperti apa yang sebaiknya diambil.

Hambatan dan tantangan proses ini berasal dari masing-masing internal partai maupun antar partai, sehingga dalam proses negosiasi muncul tarik-ulur sikap, dan maneuver kebijakan. Dengan adanya tekanan-tekanan yang ada, akhirnya Demokrat setuju untuk mengadakan merger secara resmi pada 29 Juni 1955. Merger ini mendorong diloloskannya APBN di parlemen.

Terciptanya merger ini tidak berarti masalah selesai. Dalam perjalanan selanjutnya, masih terjadi perbenturan kepentingan dan sikap dalam menentukan suatu kebijakan, misalnya dalam kebijakan politik luar negeri dan kebijakan ekonomi. Selain itu tantangan yang paling utama negosiasi dalam merger ini adalah saat menentukan pemimpin utama yang baru. Muncul kelompok-kelompok garis keras dan faksi-faksi dalam partai.

Akhirnya merger dapat tercapai dengan kesepakatan terbentuknya Liberal Democratic Party pada 15 November 1955, dengan Kishi sebagai sekertaris partai dan Ishii sebagai ketua badan eksekutif. Namun, permasalahan pemilihan presiden partai belum selesai. Pihak Demokrat masih mendukung Hatoyama sebagai calon terkuat, sedangkan pihak Liberal mendukung Ogata. Peristiwa yang mengubah kondisi ini adalah kematian Ogata yang tiba-tiba pada 28 Januari 1956, sehingga Hatoyama menjadi satu-satunya kandidat presiden pada konvensi partai (5 April 1956).

Dari rangkaian proses rumit ini, dapat dilihat bahwa tak hanya kepentingan partai saja yang diusung namun tiap individu politisi pun berjuang untuk terpilih dan mendapatkan posisi kekuasaan.

Secara teoritis dalam literature yang membahas pemerintahan koalisi, hasil keluaran dari koalisi dapat diprediksi berdasarkan kekuatan parlemen tiap-tiap partai yang terah dipilih dari pemilu sebelumnya. Pada kenyataannya dalam kompetisi antar partai ini, partai politik terkadang melakukan merger diantara pemilu, membuat partai baru, dan mengubah distribusi kursi. Hal ini dapat terlihat dari kasus pembentukan LDP yang menyimpang dari teori.

Dalam demokrasi parlementer, partai politik tanpa kekuatan mayoritas harus mencari partner untuk membentuk sebuah pemerintahan yang stabil dan meloloskan undang-undang yang sesuai dengan keinginannya. Logika dasar inilah yang diterapkan dalam negosiasi antara Liberal dan Demokrat. Selain itu, diperlukan komitmen jangka panjang yang kuat antar partai dalam melakukan merger tersebut.

Kesimpulan

Dari penjelasan dua chapter tersebut, dapat diambil benang merah bahwa merger maupun koalisi dalam praktek demokrasi merupakan hal yang lumrah, terlebih bagi Negara yang menganut sistem multipartai yang kompetitif, termasuk di Jepang maupun Indonesia. Perdebatan panjang, tarik-ulur dukungan dan maneuver politik juga biasa terjadi baik di dalam internal partai sendiri (dengan munculnya faksi dan golongan garis keras) maupun antar partai, yang dapat berpengaruh dalam mengubah hasil akhir dari proses negosiasi politik.

Secara praksis, tidak ada perbedaan yang besar antara merger dan koalisi. Namun, jalannya proses negosiasi antar partai tersebut menentukan hasil akhirnya, apakah penggabungan kekuatan itu hanya berupa koalisi pemerintahan ataukah merger partai. Perbedaan yang mungkin cukup menonjol antara keduanya adalah jika terjadi ketidaksepahaman dalam menjalani pemerintahan, akan lebih sulit bagi partai yang ber-merger untuk menarik dukungannya dibandingkan koalisi.

Pendapat saya pribadi, terkadang sulit untuk memprediksi bagaimana hasil akhir dari negosiasi dan proses politik, karena tidak selalu teori yang sudah ada dapat teraplikasikan secara sama dalam situasi nyata. Penyebabnya adalah sikap tarik-ulur serta perilaku irasional partai politik yang dapat membuat segala hasil menjadi mungkin terjadi namun tetap sulit untuk diprediksi. Akan tetapi, seperti yang disebutkan oleh penulis, sikap dan keputusan partai politik tersebut masih dapat diterima karena basis utama dari logika dasar politik adalah kompetisi antar partai dan beragam strategi politik untuk mencapai kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga jalan apapun dilakukan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s