Kelompok Petani ; Posisi & Pengaruh dalam Politik Jepang

As usual…this was taken from "tugas kuliah diplo", tapi edisi spesial karena merupakan tugas di pertemuan kuliah terakhir bersama Bapak kajur ^^! Douzo….

***

Kelompok Petani: Posisi dan Pengaruh dalam Politik Jepang

Oleh: Retno Widyastuti

Dalam kehidupan demokrasi, sebuah kebijakan dari pemerintah akan berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Namun, legalitas sebuah pemerintahan tidak akan ada jika tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Adanya hubungan timbal balik ini tentu juga dialami oleh Jepang. Seperti dalam hubungan antara pebisnis dengan pemerintah/politisi, antara petani dengan pemerintah juga terdapat hubungan yang sama dimana kebijakan pemerintah terkait pertanian sangat berpengaruh dalam perkembangan pertanian di Jepang.

Sebenarnya, dari sisi ekonomi, kontribusi petani tidak terlalu besar. Pada tahun 1990, hanya 2,9 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor ini dan kontribusi hasil dari pertanian hanya sebesar 6% dari GDP Jepang[1]. Namun, walaupun kontribusi ekonomi ini tidak seberapa, petani memiliki pengaruh dan posisi politis yang cukup penting dimana pemerintah Jepang melindungi petani melalui subsidi pemerintah, â?food control systemâ? dan pembatasan impor pada produk pertanian asing. Sebagai gantinya, dukungan petani sangat diperlukan, terutama bagi partai politik yang memerlukan basis dukungan dalam pemilihan umum sistem demokrasi.

Peraturan pemilu di Jepang dengan sistem distrik, menjadikan basis suara ada di daerah pemilihan distrik masing-masing. Hal ini berakibat pada bergantungya para calon kandidat dengan loyalitas personal para pemilihnya (termasuk para petani di distrik), sehingga jika kandidat tersebut terpilih harus membuat suatu kebijakan yang berorientasi pada bisnis yang menjadi kecenderungan para pemilih[2].

Hubungan timbal balik petani-politisi dapat dilihat dalam hubungan kelompok petani di daerah dengan LDP. Kekuatan LDP terkonsentrasi di daerah conservative rural yang didukung oleh petani dan lobi-lobinya yang menjadi salah satu penentu keberhasilan LDP untuk mendominasi pemerintahan Jepang selama bertahun-tahun.

Alasan dari faktor domestik LDP menjadi kuat adalah adanya nilai balas budi âgiri-onâ dari petani, dimana mereka memberikan dukungannya kepada LDP karena kebijakan politiknya. Selain itu, dalam sistem pemilu di Jepang, wakil rakyat yang duduk dalam pemerintah berasal dari daerahnya masing-masing (putra daerah) dan memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Dalam politik dan pemerintahan Jepang, kebijakan pertanian merupakan salah satu kebijakan dengan garis kebijakan konservatif, dimana kebijakan pangan terkait dengan agriculture policy. Agriculture policy penting secara faktor domestik dan internasional, dimana dari sisi internasional hubungan Jepang dengan negara partner dagang utama (AS & Eropa) rentan terhadap konflik dagang yang menyangkut agriculture policy. Agriculture policy sering dijadikan indikator oleh AS dan Eropa / WTO untuk menunjukkan bahwa Jepang menetapkan proteksi bagi produk pertaniannya. Sumber konflik dagang tersebut adalah proteksi dimana Jepang menerapkan tarif yang sangat tinggi untuk produk pertanian dari luar, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Jepang sangat tertutup.

Dari sisi domestik, agriculture policy memiliki dimensi politik domestik yang besar dalam voting power terutama bagi LDP. Pertanian beras merupakan komoditas yang paling ketat dalam kebijakan LDP. Beberapa faktor & figur tentang agriculture policy, terkait dengan beras sebagai produk utama pertanian Jepang. Selain itu, beras juga merupakan sumber makanan pokok, sehingga rice policy berfungsi sebagai pelindung untuk national food security (keamanan pangan). Di Jepang, produksi beras 100% berasal dari dalam negeri (self sufficient).

Food Control Act memberi kekuasaan kepada negara dalam produksi dan distribusi beras pangan tersebut. Hal ini disebabkan adanya ketakutan / kekhawatiran pemerintah Jepang akan terjadinya kekurangan bahan pangan dan kerentanan dalam posisi di dunia internasional. Melalui food security policy, diharapkan bisa digunakan untuk mengatasi ketergantungan dari dunia internasional.

Di Jepang, kebijakan yang pro kepada produsen beras dilakukan dengan cara menjaga harga beras tetap tinggi agar jumlah petani tidak menurun, dan supaya 100 % swasembada beras dapat terus bertahan. Alasan-alasannya, antara lain ; karena adanya unsur nasionalisme, serta cultural influence untuk memperkokoh proteksi beras. Beras sebagai budaya agraris menjadi identitas / ikatan budaya masyarakat agraris, sehingga sulit untuk dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari di Jepang. Selain itu di Jepang terdapat kebiasaan makan nasi dari beras Jepang yang khas.

Pada tahun 1999 petani di Jepang terdapat sekitar 4 juta orang, dan 80 % nya bergerak di sektor pertanian beras. Aspek petani dalam politik dapat dilihat dari besarnya persentase vote getter tersebut, bahkan dalam pemilu voting power di desa dua kali lebih besar daripada voting power di kota (jika berdasarkan sistem district member). Para petani tersebut terorganisir dengan baik dan cenderung pro LDP. Akan tetapi, ada pula swinging voter yang akan memilih partai oposisi apabila petani kecewa terhadap LDP.

Dalam faktor domestik, petani merupakan the real power. Namun, menurut Muramatsu, saat ini terjadi perubahan struktur dalam ekonomi politik Jepang, yang dapat membuat kemungkinan terjadinya perubahan politik berupa turunnya kekuatan LDP. Hal ini disebabkan oleh biaya pertanian yang tinggi karena tanah yang terbatas dan biaya mesin yang tinggi pula. Kemudian, harga beras domestik lebih tinggi, di atas harga internasional selain juga dikarenakan oleh penurunan jumlah petani (sebagai profesi) akibat adanya urbanisasi.

Turunnya dukungan petani terhadap LDP terlihat dari hasil pemilu majelis tinggi Jepang tanggal 29 Juli 2007 yang menunjukkan bahwa para petani yang selama ini merupakan pendukung fanatik LDP memberikan mosi tidak percaya kepada partai tersebut sehingga menyebabkan LDP kalah dari partai saingannya, Partai Demokrat. Beralihnya dukungan tersebut dapat dilihat dari hasil pemilu di daerah-daerah pemilihan tunggal yang merupakan perfektur dengan industri utama dari sektor pertanian. Partai Demokrat menang di daerah pemilihan tunggal dengan memperoleh 23 kursi sementara LDP hanya 6 kursi.

Penyebabnya adalah LDP lebih berpihak kepada petani kaya (lahan luas) dengan maksud untuk mendukung pertanian skala besar yang dapat bersaing di pasar dunia. Namun, sikap LDP ini justru membuat para petani kecil merasa disisihkan dan berakibat pada beralihnya suara mereka dari LDP. Di lain pihak, partai Demokrat berhasil menarik hati petani dengan menyatakan keberpihakan kepada para petani kecil dimana mereka mensosialisasikan sebuah program penutupan kerugian petani jika harga jual hasil pertanian jatuh di bawah biaya produksi. Partai Demokrat berjanji akan mengalokasikan 1 milyar yen untuk program tersebut [3].

Adanya fenomena ini menunjukkan bahwa posisi tawar dan pengaruh petani cukup signifikan dalam mekanisme perpolitikan Jepang, selain karena mereka terorganisir dengan baik (misalnya, melalui The Central Union of Agricultural Cooperatives/Zenchu dan kelompok pertanian lain[4]), juga karena tekanan kelompok petani cukup besar. Sehingga, baik partai politik maupun pemerintah yang berkuasa harus memiliki strategi yang matang dalam mengeluarkan kebijakan pertanian bagi para petani.


Referensi:

  • Irawan, Andri, Dr. Pelajaran dari Petani Jepang (ditulis dalam Koran Tempo 25 Agustus 2007). Diambil dari : http://andiirawan.com/2008/03/20/pelajaran-dari-petani-jepang-lesson-from-japanese-farmer/ (diakses tanggal 23 Februari 2009)

  • LDP approves farm groups handling rice production. The Japan Times online ; http://www.japantimes.co.jp/news.html/ (diakses tanggal 23 Februari 2009)

  • McCargo, Duncan. Contemporary Japan. Palgrave Macmillan ; New York. 2004

  • Ramseyer, J. Mark & McCall, Frances. Japanâs Political Marketplace. Harvard University Press ; USA. 1997

  • Siti Daulah M. Materi Kuliah Jepang dan Tata Ekonomi Internasional. Jurusan Ilmu HI, Fisipol UGM. 2006


Footnotes:

[1] Argy and Stein, 1997: 257 dalam McCargo, Duncan. Contemporary Japan. Palgrave Macmillan ; New York. 2004. hal 37

[2] Ramseyer, J. Mark & McCall, Frances. Japanâs Political Marketplace. Harvard University Press ; USA. 1997. hal 36

[3] Irawan, Andri, Dr. Pelajaran dari Petani Jepang (ditulis dalam Koran Tempo 25 Agustus 2007). Diambil dari : http://andiirawan.com/2008/03/20/pelajaran-dari-petani-jepang-lesson-from-japanese-farmer/ (diakses tanggal 23 Februari 2009)

[4] LDP approves farm groups handling rice production. The Japan Times online ; http://www.japantimes.co.jp/news.html/ (diakses tanggal 23 Februari 2009)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s