Kekalahan LDP pada Pemilihan Majelis Tinggi tahun 2007

Kekalahan LDP pada Pemilihan Majelis Tinggi tahun 2007;

Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Perpolitikan Jepang

Latar Belakang

Jepang merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, dimana sama seperti negara-negara demokrasi lainnya, Jepang juga memiliki struktur pemerintahan dan perpolitikan yang tidak lepas dari peranan lembaga-lembaga politik. Untuk mendukung jalannya roda demokrasi, tentu diperlukan pula sebuah sistem politik yang mencakup sistem dalam pemilihan umum, partai politik serta elemen-elemen demokrasi lainnya.

Pada dasarnya sistem politik di Jepang menganut sistem multipartai, walaupun pada praktiknya sejak pasca Perang Dunia II perpolitikan Jepang hanya didominasi oleh satu partai dominan yaitu LDP (Liberal Democratic Party). Sejak didirikan tahun 1955, LDP hanya sekali kalah melawan koalisi partai oposisi dalam pemilihan Majelis Rendah yaitu pada tahun 1993. Kekalahan itu pun tidak berlangsung lama karena setahun kemudian LDP berhasil merebut kembali kekuasaannya. Dengan kata lain, hingga saat ini sudah lebih dari setengah abad LDP berkuasa di Jepang.

Akan tetapi, tampaknya dalam satu dekade terakhir ini kekuatan LDP mulai menunjukkan adanya penurunan yang nyata. Hal ini terlihat dari kekalahan LDP pada pemilihan anggota Majelis Tinggi yang diadakan tahun 2007. Kekalahan tersebut menimbulkan berbagai analisa tentang faktor-faktor penyebab lunturnya dominasi LDP serta muncul pula berbagai spekulasi tentang kemungkinan berakhirnya era one single major party. Opini yang muncul menyebutkan bahwa partai yang berhasil mengalahkan LDP, yakni DJP (Democratic Party of Japan), diperhitungkan akan menjadi pesaing kuat dan akan menghadirkan era baru two major party dalam kehidupan perpolitikan di Jepang[1].


Oleh karena itu, tema ini penting dan menarik untuk dikaji, karena melemahnya kekuatan partai mayoritas yang telah berkuasa lebih dari 50 tahun sangat berpengaruh, tidak hanya bagi kehidupan perpolitikan di Jepang, tetapi juga bagi negara-negara lainnya (termasuk Indonesia) untuk mendapatkan pembelajaran tentang praktik demokrasi.

Dalam essay singkat ini penulis ingin membahas tentang apa saja faktor yang menyebabkan kekalahan LDP pada pemilihan Majelis Tinggi pada tahun 2007 tersebut, dan sekaligus membahas dampak serta kemungkinan yang muncul dari kekalahan tersebut bagi perjalanan demokrasi Jepang.


Gambaran Singkat tentang Struktur dan Sistem Politik Jepang

Dalam struktur politik dan pemerintahan Jepang, organ negara yang paling tinggi adalah Diet. Diet terdiri dari dua kamar yaitu Majelis Rendah / House of Representatives (HoR) dan Majelis Tinggi / House of Councilors (HoC). Sebagai pusat kegiatan politik dan satu-satunya organ pembuat hukum, Diet juga bertugas untuk memilih perdana menteri, dalam hal ini yang lebih berwenang adalah Majelis Rendah.

Anggota Majelis Rendah dan Majelis Tinggi dipilih melalui pemilihan umum. Teknis pemilihan anggota dua majelis ini adalah sebagai berikut; untuk Majelis Tinggi separuh dari anggotanya (dari total 242) dipilih setiap tiga tahun untuk masa tugas enam tahun. Sedangkan anggota Majelis Rendah dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Pada praktiknya, terkadang masa tugas anggota Majelis Rendah tidak penuh selama empat tahun karena dalam beberapa kasus, terdapat kebijakan pembubaran Majelis Rendah oleh perdana menteri[2].


Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, partai yang paling berkuasa dan dominan di Jepang adalah LDP (Liberal Democratic Party / Jiyu Minshuto). LDP yang berdiri pada tanggal 15 November 1955 merupakan partai konservatif yang memiliki basis pendukung yang sangat kuat terutama di daerah pedesaan yaitu kaum petani dan golongan pekerja, pebisnis, kelompok profesional dan kelompok kepentingan lainnya[3].

Akan tetapi, sejak didirikannya DPJ (Democratic Party of Japan / Minshuto) pada 27 April 1998, peta perpolitikan di Jepang perlahan-lahan mulai berubah.

DPJ didirikan oleh beberapa tokoh LDP yang keluar, salah satunya adalah Ichiro Ozawa. Kemudian cikal bakal DPJ diperkuat dengan turut bergabungnya beberapa partai oposisi yang ada seperti Minseito, Shinto Yuuai, dan Minshu-Kaikaku-RengÅ?. Anggota DPJ sebagian besar berasal dari kalangan profesional muda dari kelompok neokonservatif seperti birokrat, jurnalis, pengacara atau dokter.


Pemilu Majelis Tinggi tahun 2007


Pemilihan umum yang terbaru dilaksanakan di Jepang adalah pemilihan anggota Majelis Tinggi ke 21, yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2007. Dalam pemilihan ini, terdapat 121 kursi yang diperebutkan dari total 242 kursi Majelis Tinggi yang ada. Hasil dari pemilihan 2007 menunjukkan kekalahan LDP yang telak. Jumlah kursi yang berhasil diraih DPJ adalah 60 kursi, sehingga jumlah total kursi yang dimiliki sebesar 109. Sedangkan LDP, mendapatkan 37 kursi hingga total kursinya hanya 83 [4].


Dengan kekalahan LDP tersebut, DPJ yang merupakan partai oposisi utama kini menguasai kursi Majelis Tinggi dan berhasil menumbangkan kekuatan mayoritas LDP untuk kali pertama dalam sejarah Jepang. Berdasarkan hasil pengamatan NHK, kemenangan DPJ ini merupakan peraihan kursi dengan margin tertinggi sejak pembentukannya. Hasil ini tentu saja merugikan posisi Shinzo Abe sebagai perdana menteri sekaligus sebagai pemimpin LDP.

Berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Jepang, memang Majelis Rendahlah yang memilih perdana menteri. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa Majelis Rendah masih dikuasai oleh LDP yang menduduki mayoritas kursi. Oleh karena itu, kekalahan di Majelis Tinggi tidak secara langsung menekan perdana menteri untuk mundur.

Namun, walaupun posisi perdana menteri tidak dipengaruhi secara langsung oleh hasil pemilihan Majelis Tinggi, Shinzo Abe diminta pertanggungjawabannya, baik dari internal LDP sendiri maupun dari diet. Bentuk pertanggungjawaban itu berupa desakan untuk mengundurkan diri. Shinzo Abe pada mulanya bersikukuh untuk tetap menjalan tugasnya sebagai perdana menteri, namun akhirnya Shinzo Abe mundur karena desakan dari berbagai kalangan (termasuk dari publik Jepang) semakin hebat.

Pun jika Abe bersikukuh untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri, kedudukan ini akan mempersulit pemerintahan Abe karena berbagai kebijakan pemerintah akan sulit disahkan di Diet mengingat mayoritas kekuatan Majelis Tinggi telah dipegang oleh partai oposisi, sehingga apabila ada sebuah RUU diajukan, dengan mudah digagalkan oleh Majelis Tinggi karena tidak mendapat persetujuan.

Faktor Penyebab serta Dampak Kekalahan LDP bagi Perpolitikan Jepang

Kekalahan LDP yang sangat besar pada pemilihan Majelis Tinggi ini menarik minat banyak peneliti untuk menganalisa apa saja faktor penyebab kekalahan LDP. Sebagian besar berpendapat bahwa kekalahan ini tidak begitu saja terjadi, namun bibit-bibit faktor penyebab kekalahan LDP telah muncul sejak lama, baik dari internal maupun eksternal partai.

Faktor-faktor penyebab kekalahan itu antara lain adanya skandal dan permasalahan dalam pemerintahan PM Shinzo Abe. Pemilihan Shinzo Abe sebagai pemimpin LDP sekaligus perdana menteri termuda yang menggantikan kedudukan Koizumi pada mulanya mendapatkan perhatian dan optimisme yang tinggi dari diet dan masyarakat. Penerimaan Abe tersebut terlihat dari rating penerimaan masyarakat yang mencapai lebih dari 60%. Diharapkan Abe dapat memperbaiki citra LDP dan pemerintah yang mulai turun semenjak pemerintahan Koizumi, terutama karena isu privatisasi pos Jepang serta kebijakan pensiun nasional terkait kacaunya berjuta data dan pencatatan pembayaran sistem pensiun nasional. Isu pensiun nasional ini sangat penting mengingat demografi masyarakat Jepang saat ini adalah masyarakat tua.

Selain isu-isu tersebut, Takahide Kiuchi, ketua ekonom di Nomura Securities, mengatakan bahwa ada kekhawatiran para investor yang menganggap Abe tidak pernah melakukan reformasi ekonomi sehingga dikhawatirkan dengan kekalahan LDP dapat berarti reformasi berjalan mundur. Selain itu, mereka juga kecewa karena menganggap Abe tidak menempatkan reformasi ekonomi dalam prioritas kebijakannya [5].

Hal ini dapat dipahami mengingat strategi kebijakan yang diusung Abe selama kampanye pemilihan Majelis Tinggi justru adalah agenda ânasionalisâ? berupa perevisian konstitusi Jepang yang pasif. Tentu saja isu ini tidak populer di masyarakat, karena masyarakat lebih tertarik pada isu ekonomi.

âKesalahan strategiâ? ini dimanfaatkan DPJ yang dipimpin oleh Ichiro Ozawa, yang sejak awal kampanye berfokus pada isu ekonomi, sehingga posisi DPJ cenderung naik di mata publik Jepang. Isu yang diusung DPJ adalah mengakhiri pemerintahan yang ‘self-righteous’, reformasi kebijakan pensiun dan kesehatan, serta pembelaan terhadap golongan pekerja, residents, dan pembayar pajak.

Selain strategi kampanye pemilu yang kurang tepat, adanya berbagai skandal dan kebijakan kontroversial selama pemerintahan Shinzo Abe semakin memunculkan kekecewaan publik Jepang terhadap kepemimpinannya. Skandal pertama adalah adanya pernyataan kontroversial dari menteri pertahanan kabinet Abe yang âmembenarkanâ? tindakan pengeboman Amerika Serikat terhadap Jepang pada PD II sebagai upaya yang dapat menyelesaikan perang. Tentu saja pernyataan ini menimbulkan kecaman yang sangat besar terutama dari publik di Nagasaki. Kemudian, masih terkait dengan tema pertahanan dan keamanan, adanya isu pengamandemenan pasal 9 Konstitusi Jepang juga menimbulkan perdebatan dan penentangan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat Jepang belum siap untuk menerima adanya perubahan mendasar bagi struktur militer negara mereka[6].


Skandal lain yang terjadi dalam pemerintahan Abe adalah skandal berurutan yang melibatkan Kementerian Pertanian. Skandal ini berupa kesalahan laporan pengeluaran keuangan dari kementrian pertanian. Akhirnya, hanya dua bulan setelah menjabat, Norihiko Akagi mundur dari kursi menteri pertanian. Sebelumnya, menteri pertanian Toshikatsu Matsuoka yang merupakan pendahulu Akagi, melakukan bunuh diri karena skandal keuangan yang berbeda. Kemudian, pengganti Norihiko Akagi, Takehiko Endo juga terpaksa harus mundur dari jabatannya, setelah terungkap skandal keuangan yang melibatkan dirinya dalam manipulasi data tingkat kerusakan yang menimpa perkebunan anggur di Perfektur Yamagata tahun 1999, yang menyebabkan adanya aliran dana pemerintah sebesar ¥1,15 juta kepada koperasi pertanian yang dipimpinnya [7].


Selain skandal, ada pula kebijakan pemerintah Shinzo Abe yang tidak populer di kalangan petani. Seperti yang sudah disebutkan, sebenarnya golongan petani merupakan basis utama LDP. Akan tetapi kebijakan LDP yang lebih berpihak pada petani kaya, membuat para petani kecil merasa disisihkan dan berakibat pada beralihnya suara mereka dari LDP. Di lain pihak, DPJ berhasil menarik hati petani dengan menyatakan keberpihakan mereka kepada para petani kecil dimana mereka mensosialisasikan sebuah program penutupan kerugian petani jika harga jual hasil pertanian jatuh di bawah biaya produksi. DPJ berjanji akan mengalokasikan 1 milyar yen untuk program tersebut [8].


Faktor-faktor penyebab kekalahan LDP lainnya menyangkut reformasi sistem pemilu Jepang yang dilakukan pada tahun 1994 [9].

Reformasi ini terjadi ketika LDP kehilangan kekuatannya pada tahun 1993 – 1994. Tujuan dari reformasi ini adalah agar sistem yang baru dapat mentransformasikan sistem politik Jepang dari satu partai dominan dengan candidate-centered elections menjadi sistem dua partai dengan party-centered elections.

Sebelum sistem pemilu direformasi, kampanye pemilu di Jepang berfokus pada kandidat yang maju sebagai perwakilan dari daerahnya (candidate-centered elections). Sistem ini sangat penting bagi politik LDP. Kandidat dari LDP dapat berfokus pada pencitraan, pemikiran dan prestasi diri mereka sendiri daripada kebijakan partai. Sehingga, apabila mereka terpilih, mereka cenderung mengabdikan diri hanya pada distrik asal mereka yang kemudian menciptakan suatu hubungan hutang budi yang sangat berguna dalam pemilihan berikutnya. Namun, ada anggapan bahwa sistem pemilihan ini menciptakan peluang insentif legislator bagi daerah lokalnya, yang dapat menyebabkan adanya korupsi politik dan inefisiensi pengeluaran masyarakat.

Adanya basis dukungan personal yang kuat terhadap politisi dan kandidat dari LDP menjadikan isu pemilihan nasional (seperti calon perdana menteri atau platform kebijakan partai) tidak berpengaruh pada kesuksesan pemilihan mereka. Dalam konteks ini, partai politik di Jepang yang paling diuntungkan adalah LDP.

Akan tetapi, melalui reformasi hukum pada sistem pemilu ini, menjadikan praktik tersebut berubah. Adanya perubahan sistem ini menyebabkan transformasi struktur pemilu secara keseluruhan dan dapat membuat pemilu lebih berfokus pada partai dan kebijakan, sehingga dalam berkampanye kandidat akan memperkenalkan kebijakan partai mereka kepada para pemilih yang akan memberikan suara mereka. Pemilihan yang lebih berfokus pada partai ini, memberikan kesempatan bagi partai oposisi utama (DPJ) untuk mengalahkan LDP dan merebut kekuasaan dalam pemerintahan Jepang.

Rangkaian kontroversi dan skandal tersebut berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada LDP, terutama kepemimpinan Shinzo Abe. Terlihat dari opini seorang warga bernama Takeshige Iijima dari

Yokohama

yang mengatakan bahwa sebelumnya ia mendukung LDP selama di pemerintahan Koizumi, namun saat ini ia tidak lagi mendukung LDP karena ragu terhadap kepemimpinan Shinzo Abe. Tentu saja, kekecewaan ini berdampak pada opini publik terhadap citra LDP.

Dalam sistem demokrasi, opini publik menentukan lancar atau tidaknya suatu pemerintahan. Bahkan, Walter Lippmann dalam bukunya Public Opinion menyebutkan bahwa kekuatan opini publik telah menjadi lebih besar daripada lembaga legislatif pemerintah[10].

Pernyataan ini terbukti, terutama di Jepang. Rating penerimaan suatu pemimpin mencerminkan opini masyarakat. Dengan adanya resesi di Jepang yang semakin memburuk dan tidak adanya tanda-tanda perbaikan dalam setiap aksi pemerintah, rating penerimaan publik terhadap pemerintah akan semakin turun. Pada pertengahan tahun 2007, tingkat penerimaan terhadap pemerintahan Shinzo Abe jatuh. Dalam jajak pendapat yang dilakukan Nikkei, dukungan terhadap Abe turun sampai ke titik 33,5 %, sementara tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahannya naik sampai 52 %. Adapun dalam jajak pendapat Kyodo, ketidakpuasan itu mencapai 57,7 persen [11].

Hasil jajak pendapat ini memberikan DPJ kesempatan untuk merebut swinging voters yang ada dan DPJ akan semakin terlihat âlebih mumpuniâ? dalam memerintah, apalagi jika terdapat disfungsi LDP [12].


Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa platform, strategi, kebijakan serta sikap dari suatu partai politik/pemerintahan dalam proses politik, sangat dipengaruhi dan mempengaruhi ada atau tidaknya dukungan dari masyarakat kepadanya. Apabila dukungan tersebut menurun, maka hilanglah legitimasi pemerintah yang berkuasa.

Hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi di Jepang, dimana dominasi LDP selama setengah abad mulai luntur, terutama dalam satu dekade terakhir sejak kekalahan LDP pada pemilihan Majelis Rendah tahun 1993. Pada tahun 2007, LDP sekali lagi diuji dalam pemilihan Majelis Tinggi yang juga berujung pada kekalahan. Penyebabnya adalah adanya berbagai skandal dan kontroversi yang menjadi faktor utama semakin terkikisnya kekuatan LDP di Jepang, terlebih terdapat pula sistem pemilu yang tidak menguntungkan LDP.

Kekalahan ini berdampak pada munculnya berbagai opini dan hipotesa tentang adanya pergeseran kekuatan partai politik di Jepang.

Massa

mengambang (swinging voters) serta basis pendukung LDP di daerah pedesaan, mulai mengalihkan dukungannya kepada DPJ mengingat platform kebijakan partai ini lebih menarik dan lebih dianggap mendukung kepentingan mereka jika dibandingkan dengan LDP. Oleh karenanya, DPJ mampu menguasai kantong-kantong suara yang sebelumnya menjadi koenkai LDP.

Kelihaian DPJ dalam pencitraan, platform kebijakan serta strategi yang tepat menjadikan DPJ yang tergolong âpartai mudaâ? ini dapat menaiki gelombang popularitas di mata publik Jepang. Memang, saat ini DPJ hanya memiliki 113 kursi di Majelis Rendah, dan diperlukan 129 kursi lagi agar dapat membentuk pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi partai mereka untuk memimpin Jepang. Pergantian kekuasaan dan pembuktian kekuatan DPJ di Jepang yang sebenarnya baru dapat terbukti setelah beberapa pemilihan umum ke depan dilaksanakan. Namun, paling tidak saat ini bibit-bibit harapan terhadap sistem politik yang baru telah memulai langkah pertamanya dalam kancah politik di Jepang.

Dengan kata lain, sepertinya one party rule yang berjalan sejak 1955 akan berakhir dan saat ini Jepang akan menghadapi two party system dengan munculnya DPJ sebagai kekuatan pemerintahan alternatif yang baru. Diharapkan, dengan adanya sistem dua partai ini dapat meningkatkan akuntabilitas para politisi di Jepang[13].

DAFTAR PUSTAKA


Christensen, Ray. Ending the LDP Hegemony ; Party Cooperation in

Japan

.

University
of

HawaiâI
Press ;

Honolulu

. 1960


IMAI, Ryusuke dan KABASHIMA, Ikuo. The LDP’s Defeat in Crucial Single-seat Constituencies of the 2007 Upper House Election. http://ssjj.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/11/2/277 (Diakses tanggal 5 Maret 2009)


Irawan, Andri, Dr. Pelajaran dari Petani Jepang (ditulis dalam Koran Tempo 25 Agustus 2007). Diambil dari : http://andiirawan.com/2008/03/20/pelajaran-dari-petani-jepang-lesson-from-japanese-farmer/ (diakses tanggal 23 Februari 2009)


LDP Kalah, PM Abe Terancam. Berita DetikZone.com. http://www.detikzone.com/news/?id=423 (Diakses tanggal 5 Maret 2009)


Lippmann, Walter. Public Opinion. Free Press Paperbacks ;

United States of America

. 1997. Hal ix


Maeda, Ko. Has the Electoral System Reform Made Japanese Elections Party-Centered? (pdf format). Paper for presentation at the Stanford Conference on Electoral and Legislative Politics in

Japan

, June 2007. http://www.psci.unt.edu/Maeda/ (Diakses tanggal 13 Maret 2009)


Masâoed, Mohtar dan MacAndrews, Colin. Perbandingan Sistem Politik.

Gadjah

Mada

University
Press ;

Jogjakarta

. Cetakan ke-17: 2006. Hal 216 – 232


Norimitsu, Onishi. Premierâs Party Suffers Big Defeat in

Japan

– New York Times. http://www.nytimes.com/2007/07/29/world/asia/29cnd-japan.html?ex=1343361600&en=7b98d2dcaceb08e5&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss (Diakses tanggal 6 Maret 2009)


Perkembangan LDP dan DPJ. http://suicunesoul.blogspot.com/2008/10/perkembangan-ldp-dan-dpj.html (Diakses tanggal 5 Maret 2009)


Plate, Tom. Reality Check for Abe ; What the Japanese election really means. The

Japan

Times Online August 2, 2007. http://japantimes.co.jp/opinion.html (Diakses tanggal 6 Maret 2009)


Popularitas Shinzo Abe Anjlok. Kompas Online â 26 Juni 2007. http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0708/13/opini/3748014.htm (Diakses tanggal 5 Maret 2009)


Summary of the 29 July 2007 Japanese House of Councilors elections result. Http://japannewsreview.com/politics/politics/20070712page_id=622 (Diakses tanggal 6 Maret 2009)


Vaughan, Michael.

Japan

âToward a Two-Party System of Government? May 2, 2008.

Japan

Chair Platform; Center for Strategic & International Studies. http://www.csis.org/japan (Diakses tanggal 13 Maret 2009)




LAMPIRAN


Summary of the 29 July 2007 Japanese House of Councilors elections result [14]

Parties

Proportional votes

%

Prefectural seats 2007

Proportional seats 2007

Not up

+/â

Elected in 2007

Total seats

Democratic Party of Japan (DPJ)

23,256,242

39.5

40

20

49

+11

60

109

Liberal Democratic Party (LDP)

16,544,696

28.1

23

14

46

â9

37

83

New Komeito Party (NKP)

7,762,324

13.2

2

7

11

â2

9

20

Japanese Communist Party (JCP)

4,407,937

7.5

0

3

4

â1

3

7

Social Democratic Party (SDP)

2,637,716

4.5

0

2

3

â1

2

5

People’s New Party (PNP)

1,269,220

2.2

1

1

2

0

2

4

New Party Nippon (NPN)

1,770,697

3.0

0

1

0

+1

1

1

Others

1,264,841

2.1

7

0

6

+6

7

13

Total





121


121

242




[1] Plate, Tom. Reality Check for Abe ; What the Japanese election really means. The

Japan

Times Online August 2, 2007. http://japantimes.co.jp/opinion.html (Diakses tanggal 6 Maret 2009)

[2] Masâoed, Mohtar dan MacAndrews, Colin. Perbandingan Sistem Politik.

Gadjah

Mada

University
Press ;

Jogjakarta

. Cetakan ke-17: 2006. Hal 216 – 232

[3] Perkembangan LDP dan DPJ. http://suicunesoul.blogspot.com/2008/10/perkembangan-ldp-dan-dpj.html (Diakses tanggal 5 Maret 2009)

[4] Lihat lampiran

[5] LDP Kalah, PM Abe Terancam. Berita DetikZone.com. http://www.detikzone.com/news/?id=423 (Diakses tanggal 5 Maret 2009)

[6] Plate, Tom. opcit

[7] Dari BBC News : Scandal-hit

Japan

miniter quits dan Japan Times – Endo to quit over subsidy scandal dalam Perkembangan LDP dan DPJ. opcit.

[8] Irawan, Andri, Dr. Pelajaran dari Petani Jepang (ditulis dalam Koran Tempo 25 Agustus 2007). Diambil dari : http://andiirawan.com/2008/03/20/pelajaran-dari-petani-jepang-lesson-from-japanese-farmer/ (diakses tanggal 23 Februari 2009)

[9] Maeda, Ko. Has the Electoral System Reform Made Japanese Elections Party-Centered? (pdf format). Paper for presentation at the Stanford Conference on Electoral and Legislative Politics in

Japan

, June 2007. http://www.psci.unt.edu/Maeda/ (Diakses tanggal 13 Maret 2009)

[10] Lippmann, Walter. Public Opinion. Free Press Paperbacks ;

United States of America

. 1997. page xi

[11] Popularitas Shinzo Abe Anjlok. Kompas Online â 26 Juni 2007. http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0708/13/opini/3748014.htm (Diakses tanggal 5 Maret 2009)

[12] IMAI, Ryusuke dan KABASHIMA, Ikuo. The LDP’s Defeat in Crucial Single-seat Constituencies of the 2007 Upper House Election. (Diakses tanggal 5 Maret 2009)

[13] Norimitsu, Onishi. Premierâs Party Suffers Big Defeat in

Japan

– New York Times. http://www.nytimes.com/2007/07/29/world/asia/29cnd-japan.html?ex=1343361600&en=7b98d2dcaceb08e5&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss (Diakses tanggal 6 Maret 2009)

[14] Summary of the 29 July 2007 Japanese House of Councilors elections result. Http://japannewsreview.com/politics/politics/20070712page_id=622 (Diakses tanggal 6 Maret 2009)

One thought on “Kekalahan LDP pada Pemilihan Majelis Tinggi tahun 2007

  1. As usual…Tulisan ini (lagi-lagi) merupakan paper akhir, khususnya untuk kuliah Politik Jepang semester ini. Fresh from the oven lho! he…he…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s