[Share] Suka Duka Penelitian Lapangan (Part – 1)

Alhamdulillah, nggak kerasa waktu empat bulan di tanah air saya lalui dengan cepat. Pada pertengahan Oktober 2018 sampai Februari 2019 ini, saya melakukan fieldwork/ penelitian lapangan di tanah air dalam rangka pengumpulan data disertasi.

Gimana rasanya? Nano-nano, rame rasanya 😆

Sebenarnya, ini bukan kali pertama saya melakukan penelitian lapangan. Saat mengerjakan tesis di UI maupun di Taiwan dulu, saya juga sempat “keliling lapangan” ke berbagai kota di Jepang dan Taiwan. Namun, untuk penelitian kali ini, rasanya tetap beda. Karena, baru kali ini, saya menjalani penelitian lapangan dalam jangka waktu panjang dan maraton ke berbagai kota di tanah air, sendirian, terlebih meninggalkan anak dan suami. Jadi banyak bapernya XD.

Nah, berikut ini adalah beberapa aspek perbedaan yang saya rasakan dari penelitian lapangan sebelumnya.

BIROKRASI

Tantangan pertama yang saya jalani adalah birokrasi tanah air. Berbeda dengan pengalaman di Taiwan maupun Jepang, saya tidak perlu surat khusus untuk meminta akses data maupun wawancara. Tapi (mungkin) bisa jadi saat itu memang tidak perlu surat izin karena saya tidak mewawancarai instansi pemerintah, ya? Mungkin ada yang punya pengalaman penelitian dengan instansi pemerintah di luar tanah air?

Nah, kalau di Indonesia, untuk melakukan penelitian, dan juga supaya memudahkan akses permohonan data/ wawancara di instansi pemerintah pusat/ daerah, maka surat izin/ rekomendasi penelitian perlu diurus. Sebelum ke lapangan, saya mencari info tentang prosedur birokrasinya. Sempet agak pesimis, mengingat bayangan akan keribetan dan proses yang panjang + berliku.

Namun, Alhamdulillah saya mendapat pencerahan dan inspirasi dari seorang peneliti senior di Pusat Studi Asia Pasifik UGM, Ibu Ratih Pratiwi Anwar. Dari postingan beliau di facebook seputar birokrasi penelitian, saya jadi lebih optimis. Beliau berpesan, intinya adalah nikmati saja proses birokrasi yang ada. Karena justru dari adanya surat izin/ rekomendasi itulah, kita punya legitimasi untuk akses informasi dan data 🙂

Setelah saya jalani, proses birokrasi persuratan ternyata ‘memang’ panjang dan berliku XD (*what do you expect XD?). Bahkan, di rangkaian penelitian lapangan saya yang padat dan mepet dari sisi waktu itu, diperlukan paling tidak 2-3 hari untuk mengurus birokrasi. Tapi, saya jadi banyak belajar terutama hikmah dengan adanya surat perizinan tersebut.

Pertama, setelah mendapatkan surat rekomendasi penelitian, saya memang punya kekuatan untuk meminta izin wawancara maupun data-data yang saya butuhkan untuk penelitian dari dinas/ instansi pemerintah, tanpa ada penolakan atau hambatan berarti.

Kedua, saya jadi tahu dan mengalami langsung bagaimana mengurus proses birokrasi di pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa. Bayangkan, saya mengurus dari tingkat Kementerian (pusat), kemudian ke Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga pemerintah desa. Tapi ini memang wajar, karena penelitian saya memang dilakukan di tingkat desa :D.

kesbangpol ntb
Ini syarat permohonan rekomendasi penelitian di Kesbangpol Prov NTB

Ketiga, saya bisa melihat langsung bagaimana kinerja, layanan dan inovasi yang dilakukan masing-masing level pemerintah. Ada yang masih manual, alias datang langsung ke kantornya dan membuat permohonan langsung. Untuk proses pengerjaannya, tergantung masing-masing petugas dan kantor. Ada beberapa yang fast response, 30 menit surat jadi, ada juga yang lama (perlu seharian atau 2 hari kerja. Kadang harus nunggu petugas yang membuat suratnya datang ke kantor, atau ditunggui dulu baru dikerjain suratnya XD). Tapi, ada juga yang sudah memiliki layanan berbasis daring (online) dengan prosedur yang lebih memudahkan (tidak harus datang ke kantornya). Namun, memang perlu publikasi lebih terkait layanan onlinenya, supaya gak kecele sudah jauh-jauh datang ke kantornya, eh malah ternyata online.

Begitu dulu deh, sekilas pengalaman saya (bagian pertama). InsyaAllah akan lanjut ke bagian berikutnya 🙂

Advertisements

[Share] Pembelajaran dari Kolokium

Selama studi di Uni Bonn, saya berada di bawah institut BIGS Oriental and Asian Studies dan mengerjakan disertasi di bawah bimbingan Prof. Antweiler.

Sistem perkuliahan di institut saya, tidak menerapkan jam kantor; maksudnya tidak harus masuk setiap hari kerja pada jam tertentu. Saya hanya perlu mengambil beberapa courses dan seminar terkait academic dan soft-skills, year group meeting berkala, mengikuti konferensi (baik sebagai presenter maupun panitia), serta menyelesaikan riset yang sifatnya individu.

Nah, ada satu lagi aktivitas akademik lain yang saya ikuti secara rutin, yaitu kolokium bersama Prof dan teman-teman lain (S1, S2 dan S3) yang berada dalam satu bimbingan Prof. Antweiler.

Prof. Antweiler merupakan seorang Antropolog dengan kekhususan studi Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Beliau juga merupakan kepala Departemen Southeast Asian Studies di Institute of Oriental and Asian Studies.

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, beruntung mendapat supervisor seperti beliau yang sangat ramah, humoris, inspiratif dan motivatif. Mulanya, saya sempat khawatir seperti apa supervisor saya. Saya baru bisa bertemu profesor setelah sebulan+ dari kedatangan di Jerman. Selama masa penantian itu, saya dipenuhi asumsi yang kurang baik tentang “supervisor”, terlebih saat mendengar cerita teman lain yang mendapat supervisor yang strict dan tak bersahabat.

Alhamdulillah, setelah mendengar testimoni teman lain yang satu bimbingan dan kemudian bertemu langsung dengan beliau, bayangan negatif dan asumsi saya tentang supervisor tidak terbukti 😆.

***

Saya baru pertama kali ikut kegiatan belajar yang bentuknya kolokium. Kolokium Prof. Antweiler diadakan seminggu sekali selama 90 menit. Kolokium ini sifatnya tidak wajib, tapi disarankan untuk ikut.

Kolokium kami diadakan di ruang kerja Prof. Biasanya ada sekitar 6-10 orang mahasiswa yang ikut dalam kolokium ini. Kami duduk melingkar sehingga proses diskusi lebih mudah dan terasa lebih “informal” dan santai.

Aktivitas yang dilakukan dalam kolokium, antara lain sharing informasi penting (misal konferensi/ seminar, call for proposal, info buku atau jurnal, job vacancy, dll), presentasi dan sharing progres penelitian/ abstrak konferensi, juga “curhat” tentang permasalahan/ stagnansi yang dihadapi saat melakukan penelitian.

Buat saya, ada banyak hal menarik dan bermanfaat yang saya dapatkan dari kolokium ini.

Setiap kali ada konferensi atau presentasi progress, saya latihan alias gladi bersih dulu di kolokium ini. Profesor dan teman-teman memberikan pertanyaan sekaligus masukan yang konstruktif terkait konten maupun teknis presentasi.

Oya, manfaat ikut kolokium tidak selalu terkait dengan penelitian, tapi ada kalanya ide-ide lain bermunculan terkait rencana masa depan saya jika menjadi akademisi (dosen) dan peneliti kelak (aamiin). Salah satunya, bentuk/ model dosen yang baik, inspiratif dan menumbuhkan.

Prof tidak melulu membahas seputar dunia penelitian dan tugas akhir yang kami jalani sekarang. Beliau juga sering mengingatkan kami tentang bagaimana rencana studi dan karir ke depan, khususnya bagaimana riset yang kami lakukan sekarang, tidak membatasi pilihan karir atau kerja nanti.

Juga yang saya sangat suka, tips-tips aplikatif dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa dan peneliti. Dari pengalaman puluhan tahun, banyak hal yang beliau sarikan dan bagikan kepada kami. Misal, tips bagaimana membuat power point dan cara presentasi yang tidak membosankan, dan sebagainya.

***

Selain info dan tips dari Prof, kami para peserta kolokium juga berkesempatan untuk mendengarkan presentasi dan curhatan akademik mahasiswa lain. Dengan topik penelitian yang beragam dan studi kasus di berbagai negara, dari mereka saya mendapatkan pengetahuan baru tentang isu tertentu. Kemudian saya mencoba mengaitkannya dengan kondisi di Indonesia.

Tak hanya mendengarkan, kami juga bebas untuk memberikan feedback, pertanyaan, masukan atau rekomendasi terkait presentasi curhat akademik mereka. Dari sinilah, saya merasa dilatih untuk menganalisa, menelaah, dan berpikir kritis dalam problem solving.

***

Jika suatu hari nanti saya menjadi dosen, tampaknya model kolokium ini menjadi pilihan “menarik” dan efektif dalam memberikan “bimbingan” tambahan bagi para mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhirnya. Jadi, bimbingan yang dilakukan tidak hanya pertemuan one by one saja. Menurut saya, kolokium ini bisa jadi sumber penyemangat tambahan dalam mengerjakan tugas akhir.

Hmm… Mengingat model ini belum biasa diterapkan di tanah air, bisa jadi akan ada tantangan dalam penerapannya. Tapi ini hanya asumsi. Semoga bisa saya buktikan dan laksanakan di masa depan. Aamiin 😊

[Share] Journey to Study in Germany (Part 1)

“In life, many things don’t go according to plan. If you fall, get back up. If you stumble, regain your balance. Never give up!” – Unknown

Perkenalkan, saya Retno Widyastuti yang akrab disapa Chiku. Saya adalah alumni Ilmu Hubungan Internasional UGM, Kajian Wilayah Jepang UI dan Asia Pacific Studies NCCU Taiwan. Alhamdulillah, pada Desember 2015 saya dinyatakan lolos seleksi tahap akhir beasiswa Doktoral Luar Negeri LPDP Batch IV 2015. Saat ikut seleksi beasiswa LPDP, saya belum mendapat LoA sehingga saya perlu berkejaran dengan batas waktu 1 tahun untuk diterima tanpa syarat (unconditional acceptance) di salah satu Universitas di Jerman, yang menjadi negara tujuan saya.

Mengapa Jerman? Negara ini mungkin terlihat anti-mainstream untuk para mahasiswa Indonesia yang berlatarbelakangkan ilmu Sosial Politik, apalagi dengan fokus kajian Kawasan Asia seperti saya. Jujur, sebelumnya saya tidak terpikir untuk melanjutkan di negara ini. Namun, jalan hidup saya; berjumpa dengan laki-laki yang menjadi suami saya dan rencana bersama menuntut ilmu di Jerman, membawa saya pada pilihan ini. Alhamdulillah, setelah saya pelajari dan telusuri lebih lanjut terkait kampus-kampus di Jerman dan perkembangan kajian Asianya, saya pun berangsur mulai ‘berdamai’ dengan diri sendiri dan perlahan-lahan menyukainya.

Proses dan perjalanan saya dalam berburu LoA (yang akhirnya berlabuh di Bonn International Graduate School – Oriental and Asian Studies BIGS – OAS, Bonn University) tidaklah mulus. Selama tujuh bulan, berbagai penolakan saya hadapi: 3 program doktoral di 3 universitas (Freie Univ, Humboldt Univ dan Hamburg Univ) dan 2 profesor (karena alasan birokrasi dan masa pensiun).

Tentu, berat rasanya untuk bangkit kembali setelah terpuruk dari penolakan. Tapi, di situlah pentingnya semangat pantang menyerah dan juga dukungan serta doa dari orang-orang terdekat kita. Juga, bagaimana kita BELAJAR mengambil HIKMAH dari proses dan penolakan ini.

Saya pun berdiskusi dengan suami, dan menganalisa kira-kira apa yang menjadi alasan penolakan tersebut (terutama dari structured doctoral program). Kemudian, saya pun mengatur ulang strategi aplikasi saya. Berikut ini beberapa catatan pembelajaran aplikasi saya yang (semoga) bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan sekalian:

  1. Buatlah Daftar Universitas dan Program Studi yang Sesuai dengan Minat Studi dan Bidang Riset

Idealnya, kita punya daftar lebih dari satu kampus dan prodi tujuan studi. Ini penting supaya kita selalu punya pilihan dan back-up plan jika terjadi penolakan. Salah satu cara mencari daftar kampus dan prodinya adalah dengan search engine yang disediakan oleh beberapa lembaga pendidikan Jerman:

  1. Buatlah Daftar Nama Professor yang Ahli di Bidang Riset Kita

Untuk daftar nama professor ini, diperlukan in case kalau prodi yang kita ingin apply, mewajibkan adanya approval dari professor terlebih dahulu. Untuk yang ini, saya coba googling dengan kata kunci yang sesuai dengan minat studi dan riset. Misalnya: List of Southeast Asian Studies Professor in Germany. Alhamdulillah, saya mendapat data yang diinginkan dari link ini; http://goo.gl/gjMWmm . Selain mendapat daftar nama professornya, saya juga bisa mengetahui kekhususan minat riset, asal universitas, fakultas dan bahkan link profil mereka di website.

  1. Buatlah Proposal Riset/ Disertasi dengan Realistis

Maksud perlu ‘realistis’ di sini adalah jangan terlalu idealis, namun tetap sesuai dengan minat kita. Proposal riset saya untuk 3 program sebelumnya, dirasa suami dan ayah saya kurang realistis karena terlalu jauh dari kepentingan dan fokus penelitian di program studi/ fakultas atau minat riset profesornya serta kepentingan Indonesia (*nasionalisme muncul).

Saya dinilai terlalu idealis, karena memaksakan apa yang saya mau teliti tanpa melihat ‘kenyataan’ tersebut. Setelah dijedotkan dengan penolakan sebanyak tiga kali, akhirnya saya ‘sadar’ dan merombak total proposal riset saya dan mencoba lebih realistis dengan lebih mempertimbangkan fokus penelitian di jurusan dan minat Profesor ^___^”

Maka, untuk memastikan proposal kita “realistis” atau tidak, mintalah pendapat dan masukan dari orang-orang dekat yang kamu akui kapasitas atau paham tentang risetmu.

  1. Cek Website, Baca dan Catat Hal-hal Detail di Web Program Studi dan atau Universitas

Kadangkala, saking semangatnya kita dalam apply kampus, kita terlupakan dengan hal-hal detail yang penting. Dari pengalaman saya, saya harus berkali-kali membaca SEMUA isi website program studi yang saya inginkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sangat rugi jika kita tertolak karena simply urusan administratif.

  1. Siapkan Kelengkapan Aplikasi dan Proposal Riset Jauh-jauh Hari

Mungkin banyak dari kita yang memegang prinsip SKS (sistem kebut semalam) atau semakin mepet, semakin kreatif (*termasuk saya :p). Namun, dari pengalaman saya, prinsip mepet harus dibuang jauh-jauh, karena banyak printilan (hal-hal kecil) yang jika luput kita siapkan, itu berdampak pada timeline yang kita buat (terutama untuk hal-hal birokratis yang jika tahap 1 belum terselesaikan, maka tahap 2 tidak akan bisa dilakukan). Misalnya: rekomendasi dari dosen/ supervisor/ pembimbing kita.

Adapun untuk proposal riset, kumpulkan bahan materi dan bacaan yang relevan dengan minat studi dan risetmu sejak lama. Jangan hanya dikumpulkan, tapi harus dicicil untuk dibaca dan diolah menjadi sebuah proposal yang realistis.

  1. Jangan Pernah Patah Semangat oleh Penolakan

Untuk kita yang terbiasa ‘berhasil’ atau jarang menerima penolakan, maka berhati-hatilah ketika menghadapinya. Karena itu akan membuatmu semakin rentan patah semangat dan patah hati, bahkan nangis berhari-hari (*lebay). Bangkitkan dan tegakkan kembali semangat, luruskan niat, dan lihat kembali tujuan kita melanjutkan studi.

Selain motivasi internal (dari dalam diri), perlu juga motivasi external yang berasal dari orang-orang dekat yang kita percayai. Mereka akan sangat membantu kita untuk kembali ke jalan perjuangan, dan membantu dalam mengevaluasi kegagalan/ penolakan yang kita hadapi.

  1. Hindari Asumsi, Buktikan dengan Fakta

Seringkali dalam menjalani proses, otak kita dipenuhi dengan asumsi-asumsi. “Oh, mungkin gini, oh kayaknya gitu deh”, tapi tanpa bukti atau fakta yang jelas sumbernya dari mana. Maka dari itu, Jika ada hal yang masih tidak jelas/ asumsi, jangan ragu untuk mengontak CP dari program studi yang ingin kita daftar atau bertanya pada orang/ pihak yang tepat dalam memberikan jawaban yang jelas.

Dalam perjalanan, saya seringkali dihantui asumsi dan berprasangka buruk. Alhamdulillah, saya diingatkan oleh suami saya untuk membuktikan asumsi saya dengan bertanya. Misal: saya merasa tidak enak hati meminta rekomendasi dari Prof pembimbing saya saat kuliah S2. Saya berasumsi bahwa beliau sedang sibuk, dan sebal dengan saya yang sering merepotkan. Tapi, setelah saya berani bertanya, ternyata respon yang diberikan jauh dari asumsi saya. Prof. Pembimbing saya dengan sangat senang hati direpoti dan memberikan rekomendasinya.

Prinsipnya, malu bertanya, sesat di jalan! (*tapi jangan kebanyakan nanya-nanya juga kalau belum baca detail ^^”)

***

Sementara, itu dulu cerita dan pengalaman yang bisa saya bagi. Untuk tulisan lebih detail terkait proses teknis mendapatkan LoA dari program BIGS-OAS Bonn University, akan saya sampaikan kemudian. Selamat berjuang, wahai pencari ilmu 🙂

[Share] Seleksi Beasiswa LPDP Part 3: LGD

Dalam postingan ini, saya akan lanjutkan bahasan tentang pengalaman proses LGD. Sedangkan untuk verifikasi dokumen dan wawancara, karena cukup panjang ceritanya, akan saya sampaikan di postingan berikutnya yaaa 😀

Leaderless Group Discussion (LGD)

LGD ini dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 6-10 orang. Saat saya ikut seleksi beasiswa tesis LPDP (tahun 2013), kelompok saya terdiri dari 6 orang. Sedangkan saat seleksi beasiswa S3 LPDP tahun 2015 lalu, kelompok saya ada 10 orang dengan latar belakang ilmu dan tujuan kampus/ negara + jenjang yang berbeda-beda. Semua jurusan digabung, tidak dibedakan hanya sosial saja atau eksak/ sains saja. Jadi, don’t worry 🙂

Dalam sebuah ruangan khusus, 10 peserta akan duduk melingkar dengan membawa name tag masing-masing di meja. Hal ini untuk memudahkan peserta lain dan pengamat untuk mengetahui siapa nama yang berbicara. Oh ya, akan ada 2 orang pengamat yang bertugas untuk mengamati dan mereka tidak akan mengintervensi jalannya diskusi.

business-communications-icebreaker-3

Waktu yang diberikan untuk diskusi yaitu selama 30 menit. Sebelum dimulai, pengamat psikolog yang berjumlah 2 orang akan memberikan soal dan 1 lembar kertas kosong ke masing-masing peserta. Alat tulis disiapkan sendiri oleh peserta. Kemudian, proses LGD dimulai. Selama 5 menit pertama, kita perlu mempelajari soal LGD yang diberikan dan menuliskan kerangka pendapat. Isunya mostly terkait hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat, terutama terkait kebijakan pemerintah. Mungkin topik diskusinya akan sangat “sosial” sekali, sehingga dalam beberapa kasus, teman-teman dari dunia eksak perlu usaha yang lebih untuk familiar dengan topiknya. Tapi jangan lengah juga untuk teman-teman dari dunia sosial humaniora, harus tetap update dengan isu terkini.

Kasus yang dibahas di kelompok LGD saya yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam memberikan sanksi tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Waktu itu memang sedang hangat-hangatnya kasus pelecehan dan pembunuhan anak, sehingga ada masukan tambahan sanksi berupa pengebirian.  Bagaimana pendapat kita, setuju atau tidak dan bagaimana rekomendasi kebijakan tersebut.

Kemudian, selama 25 menit kemudian peserta diminta untuk berdiskusi. Jalan dan alur diskusi diserahkan sepenuhnya kepada peserta, jadi pengamat tidak akan menyela prosesnya (hanya mengingatkan waktu jika sudah mau habis). Terserah siapa yang mau memulai terlebih dahulu, inisiatif dari masing-masing peserta.

Dalam beberapa kasus, saya pernah mendengar bahwa ada beberapa kelompok yang sebelum diskusi dimulai, melakukan pembagian tugas (siapa menjadi apa: moderator/ notulen, dll) dalam diskusi. Namun, pengalaman saya kemarin, kelompok saya tidak melakukan pembagian tugas apapun. Mengalir begitu saja diskusinya.

Fyi, LGD berbeda dengan FGD (focus group discussion). LGD digunakan untuk mengamati perilaku seseorang, sedangkan FGD digunakan untuk mengumpulkan data. Diskusi ini disebut leaderless karena tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai siapa yang menjadi moderator, pemimpin dan sebagainya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa semuanya dalam posisi yang sama [*]. Yang terpenting dalam LGD ini, tidak ada orang yang mendominasi dan tidak ada yang tidak kebagian berbicara.

Selain itu, LGD lebih menitikberatkan pada perilaku tampak, atau yang ditampakkan, atau yang diharapkan ditampakkan selama proses diskusi [*]. Maka, tindak tanduk tiap peserta akan diamati selama proses diskusi oleh 2 orang pengamat tadi. Saat jalannya diskusi, akan tampak siapa yang mendominasi, siapa yang pasif, bagaimana cara berbicara, cara menyampaikan persetujuan/ tidak, dan apresiasi terhadap peserta lain.

discuss

Oya, bahasa yang digunakan saat kami seleksi LGD dulu (Batch IV 2015) dilakukan dalam bahasa Indonesia. Saya dengar ada update terbaru bahwa ada kemungkinan untuk peserta yang negara tujuan studinya di luar negeri, beberapa proses seleksi akan dilakukan dalam fully bahasa Inggris (termasuk seleksi essay on the spot dan wawancara).Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan peserta dan merasakan bagaimana suasana diskusi saat studi nanti (which is dalam bidang sosial humaniora pasti akan sering dilakukan). But, perlu dipastikan lagi pada teman-teman yang seleksi di batch setelah saya ^^”

Berikut beberapa masukan/ tips saat LGD a la saya:

  1. Sebelum hari H seleksi LGD dimulai, minimal H-7 hari, biasakan untuk menonton/ membaca berita utama (headline news) di berbagai media cetak, elektronik atau online. Silakan sesuaikan dengan waktu dan preferensi masing-masing. Kalau yang saya lakukan, sejak 2 minggu sebelum seleksi saya mengikuti diskusi di TV Berita (Metro TV dan TV One). Bukan sekedar tahu beritanya saja, tapi ada baiknya juga ikuti diskusi mendalam yang dibahas di media tersebut. Alhamdulillah, saya sangat terbantu dalam memberikan opini (setuju dan tidak setuju) terhadap isu tersebut.
  2. Setelah sesaat mendapatkan soal, di kertas kosong yang diberikan, dalam 5 menit buatlah kerangka utama dan mind map opini kita terhadap isu tersebut.
  3. Jangan pasif atau terlalu aktif dalam berbicara. Ingat-ingat bahwa dalam LGD, partisipasi dalam diskusi sangatlah penting. Beranilah berpendapat. Jangan sampai kita hanya menjadi pengamat, tidak menyampaikan apapun, atau hanya mengangguk-angguk saja. Dan jangan juga menjadi pembicara yang terlalu aktif, dalam artian mendominasi seluruh diskusi. Berikan kesempatan kepada teman lain dalam menyampaikan pendapatnya.
  4. Saat proses diskusi, jangan lupa untuk mencatat nama dan poin utama argumen dari peserta lain, hal ini penting untuk membuat argumen kita selanjutnya (setuju atau tidak dengan mereka) dan juga dalam menyusun struktur kesimpulan dari case study yang diberikan
  5. Sampaikan argumen disertai contoh/ fakta/ data dari studi kasus serupa di tempat atau negara lain.
  6. Sampaikan pendapat dengan runtut, jelas dan terstruktur.  Logika dan jawaban kita memang akan mendapat nilai, namun nilai tertinggi tetap pada bagaimana cara kita menyampaikan logika dan alur berpikir tersebut pada orang lain [*].
  7. Tidak usah terburu-buru dan emosional (apalagi kalau ada peserta lain yang “menyerang” pendapat). Orang yang sangat pandai, tapi cara menyampaikan idenya tidak karuan, tetap nilai amatannya akan jelek [*].
  8. Rangkum/ summarize pendapat peserta lain. Berbicara terlalu sedikit akan dinilai sebagai bebek pengikut, berbicara terlalu banyak akan dinilai sebagai otoriter yang dominan. Titik temunya adalah meringkas berbagai pendapat yang muncul, entah hasil pendapat pribadi atau pendapat beberapa rekan (di sini pentingnya mencatat poin penting peserta lain). Tidak perlu menjadi seorang pemimpin diskusi untuk meringkas pendapat orang lain [*]. Ketika meringkas, menemukan kesamaan pandang dalam dua pendapat yang berbeda, adalah celah yang dapat dimanfaatkan. Kita dapat menanyakan pendapat dari rekan yang cenderung diam. Hal ini akan menunjukkan kita memiliki kepekaan terhadap orang lain [*].
  9. Rileks dan jangan lupa untuk senyum. Hal ini akan sangat membantu diri sendiri dalam proses diskusi dan menunjukkan ketenangan dalam berpikir 😀
  10. Catat hasil diskusi dan kesimpulan. Walaupun tidak ada tugas khusus sebagai notulen, namun ada baiknya setiap kita mencatatnya di kertas masing-masing. Di satu sisi hal ini akan membantu proses pemahaman esensi diskusi, selain itu juga karena kertas notulen yang kita buat dikumpulkan saat diskusi sudah selesai.
  11. Jangan lupa etika dalam diskusi. Etika yang dimaksud adalah tidak menyela pembicaraan, menggunakan bahasa yang sopan, dan menyampaikan persetujuan/ tidak setuju dengan cara yang baik (maksudnya tidak menjatuhkan atau menjelek-jelekkan peserta lain ketika kita tidak setuju)

***

Satu hal yang perlu dipahami, bahwa esensi dari LGD ini bukan hanya untuk keperluan seleksi beasiswa LPDP saja, tetapi menurut saya kita jadi bisa merasakan bagaimana ketika berkuliah atau bekerja nanti kita dihadapkan hal yang serupa. Saat bekerja/ belajar dalam satu tim (team work), diskusi akan sering dilakukan dan kita dituntut untuk menemukan solusi dari permasalahan bersama untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, tips-tips di atas tidak semata-mata “settingan” karena hendak seleksi beasiswa saja. Tapi ada baiknya untuk diterapkan setiap kali kita melakukan diskusi.

Just my two cents. Sekian.

Referensi:

[*] Menembus Seleksi Diskusi: http://lantai-13.blogspot.co.id/2013/01/menembus-seleksi-diskusi.html

[Academic] The Role of the NGO and Government Organization in the Education Development in Indonesia’s Border Islands

Case Study of Gerakan Indonesia Mengajar and SM3T*

By: Retno Widyastuti
International Master’s Program in Asia Pacific Studies
National Chengchi University
Taipei, Taiwan

*This paper was presented in 2013 IGU Islands Conference in Penghu, Taiwan Oct 1-5, 2013

Abstract— Indonesia is an archipelagic state with more than 17,000 islands. Some of those islands are located in the border of Indonesia with the other countries, which has some sensitive issues with national sovereignty. It’s not only related to the security, but also economic, politics and social issues. To prevent the threat for sovereignty, one of the ways is by developing those areas to increase their national consciousness.

Education has been becoming important part of development process and education not only helps in upward mobility of a society, but it is also a vehicle for socio economic development of the country. To reach that goal, it needs participation from many levels. In this study, it will assess and analyze the role of NGO and government organization in the education development, especially to fulfill the lack number of teacher’s distribution in Indonesia’s remote and border islands, with the case study of Gerakan Indonesia Mengajar and SM3T. The method of this study is qualitative with analytical descriptive from secondary data and interviews.
Keywords-component; Border Islands, Education Development, Gerakan Indonesia Mengajar, National Consciousness, Teacher Distribution, SM3T

I. INTRODUCTION

Indonesia is an archipelagic state that has more than 17,000 islands, with more than 250 million citizens live (July 2013, estimation) [1]. These facts create challenges in Indonesian education, especially limited access for getting qualified primary education in remote areas, especially in the front line such as islands in border area of Indonesia.

Geo-politically, Indonesia located between two continents and two oceans, and border with nine countries. According to Ministry of Ocean and Fisheries of Republic of Indonesia [2], there are 92 islands that directly border by sea with nine countries, such as Malaysia (21 islands), Vietnam (2), the Philippines (12), Palau (7), Papua New Guinea (1), Australia (26), Timor Leste (5), India (11) and Singapore (4).

Most of the Indonesia border region is still left behind in terms of development in social, infrastructure, and economy. Most of the paradigm see that border region as an area that needs to be closely monitored due to the intruder, international illegal activity, etc. This view creates a development paradigm makes more emphasis on border security approach rather than social and economy approach. As a result, some areas in the border region still untouched by dynamics of Indonesia national development. The people in the border region is still remainly poor and many are oriented to the neighboring countries [2] in which can be very dangerous for national sovereignty. To prevent this situation, one of the ways is by development, not only physically (infrastructure, economy and trade) but also human development. Education has been becoming important part of development process and education not only helps in upward mobility of a society, but it is also a vehicle for socio economic development of the country.

In this paper, it will describe the role of government and also NGO, especially on developing primary education in Indonesia’s border region. As for the case study, it will describe about the role of recently well known NGO in Indonesia, named Gerakan Indonesia Mengajar and also SM3T, a newly program initiated by Ministry of National Education and Culture, Republic of Indonesia.

These two initiatives have similar pattern; recruiting university graduates to be a teacher in remote area for one year service. Their mission is to fulfill the lacking of number of teacher and also to be a new benchmark for escalating education’s quality in remote area. Their presence is also for developing the basic education for national consciousness in border islands.

II. EDUCATION IN INDONESIA

Started in 2005, the government of Indonesia tend to be more serious on developing the nation’s education. Based on the Government Regulations No. 25 about National Medium-Term Development Plan Medium-Term period 2004 – 2009, it mentioned that education is one of the main priorities in the national development agenda, namely the priority for increasing access to quality education.

Based on the 1945 Constitution of Republic of Indonesia Preamble paragraph IV, it mentioned the promise and mandate of independence; “…to establish a government of the State of Indonesia which shall protect the whole Indonesian people and their entire homeland of Indonesia, and in order to advance their general welfare, to promote the intellectual life of the nation, and to contribute to implementing order in a world founded upon independence, eternal peace and social justice…”.

Related to the education, it is already being mandated that our duty is to“promote the intellectual life of the nation”. From the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 in Article 31 Paragraph (1), mentioned shall be that every citizen is entitled to education, and (3) confirms that the Government establish and conduct a national education system that enhances faith and piety and noble character in the context of the intellectual life of the nation, in which governed by of Law.

National education aimed to improving intelligence, as well as dignity of the nation. National education also should be able to develop a sense of patriotism, strengthen the national sspirit, and a sense of social solidarity. Thus, it is appropriate for all education services to targeting all school-age children to get proper education, wherever they are.

Quantitatively, Indonesia has quite sufficient amount of teacher. However, the distribution and quality are generally still low. Throughout Indonesia, including Ministry of National Education (MoNE) and the Ministry of Religious Affairs (MoRA), as well as private institution, there are more than 167,000 primary schools, 34,000 junior secondary schools and 17,000 senior secondary schools spread across some 440 districts and municipalities. Some schools are extremely isolated from the capital city, and/or their district centre and their remote location that creates problems in terms of teacher employment and deployment [4].

This can be evidenced by the number of teachers that do not achieved education in university level and get teaching certification, especially for those who are live in remote areas in Indonesia. Only 17% of primary teachers hold the proposed new standard of S1 (bachelor degree) [4]. Based on Dirjen PMPTK, Ministry of Education and Culture (2009), teacher quality index indicators in Indonesia in avareage is still low (3,72 scale of 0-11) and around 54% of teachers in Indonesia need to upgrade their teaching qualification.

From World Bank’s data, it shows their survey finding about the uneven distribution number of teacher in Indonesia. The district data show that there are marked inequities in the deployment of teachers both across schools and districts. Some 68% of urban and 52% of rural primary schools have an excess of teachers, while 66% of remote schools have a deficit [4].

It also mentioned that the district data indicate that there are acute shortages of staff in the majority of remote schools, with 93% claiming that they had a deficit [4]. Most of the teachers are working as civil servants, where they urged to serve wherever they are posted. However, the policy is clearly not being consistently implemented. In fact, a lot of teacher is refused to teach in remote area. The resistance to postings in such areas due to lack of adequate housing; poor transport; domestic responsibilities; concerns about the isolation from family and friends; and the generally poor services and facilities in remote areas [4]. As a result of the deficits, some teachers have excessive workloads. These factors ultimately have an adverse impact the students.

Teachers are at the forefront line in improving the quality of education, where teachers will conduct direct interaction with students in the learning process at school. In other words, the overall quality of education begins with quality learning undertaken by teachers in the classroom. It is supposed to be one of focus of the education system that need to be improved in Indonesia. To achieved more advanced country, it needs quality education, and to reach quality education, it needs quality learning. To get quality learning, it starts from a qualified teacher.

III. REMOTE AND DISADVANTAGE AREAS

Unfortunately, there is no standard national definition of what constitutes a ‘remote location’ currently exists that allows for the quantitative analysis of the number of remote school in Indonesia. However, it can be clearly said that most of the islands in border area are still under-developed and become disadvantages area.

To know how to categorize a region become a developed or under-developed area, National Agency for Border Management of the Republic of Indonesia describe their approach in its grand design [3]. Disadvantaged areas are areas that the community district and the region is relatively less developed than other areas on a national scale. Determination using the approach developed areas 6 (six) basic criteria, namely: economy, society, human resources, infrastructure (infrastructure), local financial capacity (fiscal gap), accessibility, and regional characteristics (Ministry of Rural Development).

As for classification for an area as disadvantaged areas is based on [3]:

  1. Geographic. Generally geographically disadvantaged areas is relatively difficult to reach because they are too far inland hills / mountains, islands, coastal and isolated islands or because of other geomorphological factors that are difficult to reach by transportation and communications network.
  2. Natural Resources. Some disadvantaged areas do not have the potential of natural resources. The region might have vast natural resources, but the surrounding neighborhood is an area that can be protected or not exploited, and due to excessive use of natural resources.
  3. Human Resources. In general, people in disadvantaged areas have a lower education, knowledge, and skills are relatively low and the traditional institutions have not been developed.
  4. Infrastructure and Facilities. Limitations of communication infrastructure, transportation, water supply, irrigation, health, education, and other services that cause people in the disadvantaged areas find it difficult to carry out economic and social activities.
  5. Isolated area, Conflict and Disaster Prone. Physically disadvantaged areas is located in very isolated area, in addition to frequent an area experiencing social conflict or natural disasters such as earthquakes, droughts and floods, and could lead to the disruption of social and economic development activities.

From those criteria, most of frontline and outer – small islands in Indonesia can be categorized as disadvantage area. In 2010, there are 183 under-developed and disadvantaged districts in Indonesia [5]. Regarding the Ministry of Rural and Disadvantages Area Development, the Human Development Index (HDI) in these areas is only 66.98 (2013 estimation) [5].

Abubakar [2] also argued that these situations can create some threat that may be faced by small islands in outer and border line. These threats are illegal entry from foreigner fisherman, pirates, illegal fishing and trafficking; political, economy, social and cultural influence from foreign countries, occupation from the enemy, as well as natural disaster.

IV. CASE STUDY

The task of ensuring basic and primary education is not only government’s responsibility, it also requires voluntary and private sectors, as well as communities, to collaborate and contribute. Successful experiments and new approaches to education have emerged from Non-government organization (NGO), and also government organization (GO). In this part, it will describe two organizations (each represents NGO and GO) as case study.

A. Gerakan Indonesia Mengajar

Gerakan Indonesia Mengajar (GIM), literally means “Indonesia Teaching Movement”, is a Non-Governmental Organization (NGO) that focused on developing primary education in remote areas in Indonesia. Ignited by the spirit of enlightening the nation, Anies Baswedan, PhD has initiated this movement. GIM officially launched in 2010 adopts the tradition of sharing and inspiring others. It sends the best university graduates to teach as Pengajar Muda (means “Young Teacher”) for one year in the primary schools located in some of Indonesia’s most remote areas [6].

GIM believes that education is a movement and not merely a program run by government, schools and teachers. Education is a movement to educate and enlighten the nation that has to involve everyone, as GIM believe that education is a duty of every educated individual. Thus, GIM commitment is to continually send and support hundreds of Pengajar Muda every year to serve in some of Indonesia’s remote villages.

In order to ensure that every school child in Indonesia obtains the best education, GIM equips the Pengajar Muda’s with training on leadership and pedagogy methods. Hence, apart from being a primary school teacher for one year, these Pengajar Mudas are actively involved in their community.

It is in line with GIM’s mission is to address the undersupply of primary school teachers in remote areas as well as to give valuable life experience to future leaders at a grass root level by living within these remote communities.

Since 2010, there are 293 university graduates that have been selected as Pengajar Muda. These talented young graduates have been serving schools in remote villages and striving to make an impact on the children and their villages. Living within the community for 1-year to teach in an elementary school, Pengajar Muda have become the drivers of change and windows of development for the schools and villages.

As potential future leaders who have global awareness and competence, the experience of living closely with the communities will also give Pengajar Muda the opportunity to gain grassroots understanding about Indonesia. It is GIM vision to have a network of future leaders in many sectors that have great capability, integrity and deep understanding of Indonesia.

Until June 2013, there are 293 Pengajar Muda has been serving 22,808 students in 147 villages in 17 districts, in 16 provinces in Indonesia. From these 17 districs, six of them are located in islands, such as in Bengkalis, Bawean Island – Gresik, Sangihe Islands, Rote Ndao, South Halmahera and West Maluku Tenggara, and four of them are located in Indonesia’s border area.

1) Bengkalis
Bengkalis is a district located in Riau Province, in which has sea border with Malaysia. It has 24 big and small islands. Some of these big islands are Rupat Island (1,524.84 km²) and Bengkalis Island (938.40 km²). Pengajar Muda are served in primary schools in three sub-districts in Bengkalis, such as; Rupat, North Rupat dan Bantan. Especially North Rupat and Rupat, it is located in Malacca Strait area.

2) Sangihe Islands
Sangihe Islands, North Sulawesi Province is a district located in the most northern part of Indonesia and it is border with the Philippines. Sangihe Islands consist of more than 90 small islands. The capital city of Sangihe Islands is Tahuna, located in the biggest island in this district. Tahuna can be reach from North Sulawesi’s capital city, Manado, by sea with duration 7 – 8 hours, or by air with duration 50 minutes. The islands that become Pengajar Muda’s service location only can be reaching by sea. From Tahuna to those small islands needs 3 to 10 hours. Because of this remote location, there is only limited electricity, as well as communication access (cellular signal). Most of the people in Sangihe Islands are working as sailor, and coconut farmer. They do trade to Manado, even to the Philliphines.

3) Rote Ndao
Rote Ndao, that is located in East Nusa Tenggara Province, is the most southern district in Indonesia. The access from Kupang, capital city of East Nusa Tenggara, to Lobalain (capital city of Rote Ndao) is by sea. Rote Ndao has 8 sub-districts, and it has sea border with Australia territory.

4) West Maluku Tenggara
West Maluku Tenggara is located in Maluku Province, can be accessed from Ambon, the capital city of Maluku to Saumlaki by air, with duration 2 hours flight. Saumlaki is the capital city of this district, and it is located in Yamdena Island. To go to Pengajar Muda’s service location, it takes another trip by sea around 2 – 12 hours. Some of islands only have limited transportation access, in which only twice a week. There are 10 sub-districts that spread in different islands.
Similar with Sangihe, in these islands, there is only limited electricity and communication access. Most of the people are working as sailor and sea weed’s farmer.

B. SM3T

SM3T abbreviated from Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (literally means; Bachelor Educate in the Frontier, Outermost and Disadvantaged Area), is a newly program runned by Ministry of National Education of Indonesia. This program is the part of Program Maju Bersama Mencerdaskan Bangsa or MBMI (means Program of Developed Together for Englightening the Nation).

Sumarna Surapranata, Director of Teachers and Education Personnel of Primary Education, Ministry of Education and Culture, writes that the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud), working hard to meet the needs of teachers in the 3T area (abbreviation of Terdepan, Terluar dan Tertinggal) [7].

SM3T program is addressed to the Bachelor of Education who has not served as a teacher, to be assigned for one year at 3T area. SM-3T program is intended to help overcome the shortage of teachers, as well as preparing teacher candidates a strong professional, independent, and have a caring attitude toward others, and have a soul to educate the children of the nation, in order to move forward together to reach lofty ideals as mandated by the founder of the Indonesian nation.

The reason behind, is because some education problems regarding teacher especially in 3T areas, such as; shortridge, unbalanced distribution, under qualification, low competencies, and the mismatched between qualifications education in the field of teaching. Another problem in education is the dropout rate is still relatively high, while enrollment rates are still low [7].
This program is also as a preparation for these university graduates as a professional educator. Until 2013, there are more than 5,200 graduates that already deployed and teach in 34 districts in 9 provinces, such as; Aceh, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, West Papua, Papua, Riau Islands Province, West Kalimantan, East Kalimantan and Maluku [9].

Some of service area that located in the frontier islands of Indonesia’s border are in Rote Ndao District in East Nusa Tenggara Province (sea border with Australia), Sangihe Islands District and Talaud Islands District in North Sulawesi (border with the Philliphines), Natuna Islands District and Anambas Islands Districts in Riau Islands Provinces (sea border with Vietnam, Singapore and Malaysia), Nunukan District in East Kalimantan Province (border with Malaysia), Biak Numfor District in Papua (border with Palau) and South West Maluku District in Maluku Province (border with Australia) [9].

V. THE ROLE OF NGO AND GO

Nowadays in Indonesia, there are a lot of NGO that has similar concern with GIM and SM3T, to create education as the movement. It involves not only government organizations and programs, but also Non-Government Organizations, which represents the societies and communities, to take a part in nation’s education, especially in remote and disadvantages area.
The most important role from these organizations is the presence of complimentary teacher in these 3T areas. The young teacher helps to decrease the uneven distribution of teacher, as well as to enhance education quality in primary level.

Based on the interview conducted by the writer, GIM has specific approach, named education behavioral entity approach. It means, the Pengajar Muda not only responsible to teach in the school, but they also stimulate the society to make social and educational change [8]. In GIM, the Pengajar Muda has central role as the direct partner of GIM on developing Pengajar Muda’s leadership capacity, as well as as the technical supporter and direct partner on pursuing GIM’s vision and mission in supporting social change in area. In other words, they are the ambassador of the movement.

Pengajar Muda has four tasks in GIM’s framework, they are; curricular, extra-curricular, society education, and advocation of education network. Pengajar Muda scope of working is class, school, village/ society (including parents), sub-district and districs.

Similar to Pengajar Muda, as for the young teacher in SM3T program, their responsibility is also not just taught in the classroom. They will also educate and think about what facilities and educational information required and needed for the students in the SM3T locations.

Some significant stories of changes from GIM’s and SM3T’s locations are;

1) Students

The presence of young teacher in remote areas and islands, become the window of information for the students about many activities and competition. Not only in district level, but also national, even international level. Some of the students in these under-developed area can be successfully shows their ability on competing with another students with better education facilities in urban/ major cities in Indonesia.

Diana Poae (12 years old), one of the students in Kawio Islands, Sangihe Islands District, become the runner up in International Kids Photo Contest conducted by National Geographic Contest. Some other students also winning the competition in various contests, such as; Panasonic Kid Witness News 2013, Kalbe Young Scientist Award, student from Bengkalis as the finalist of Olimpiade Sains Kuark, student from West Maluku Tenggara as the participant of Bobo’s National Children Conference, and many more.

Not only did that, to strengthen student’s consciousness about nationality and patriotism, the young teacher teach them how to sing national anthem, conducting national ceremony (in some places it conducted for the first time), and invite the students to do multi-cultural understanding not only theorytically, but also practically.

At first, most of the students did not know about how large and big their country is. What they know is only their own island. To solve this problems, the young teacher initiates a program named “Jejaring Anak Indonesia” (means Indonesian Children Network), that is a correspondence program to encourage students to write and share their experience to the other students in another schools in different islands or provinces. It is quite effective for the students to broaden their knowledge and experience about the concept of state, nation and multi-culture.

2) Teacher and Headmaster

Previously, as mentioned before, the presence of original teacher in 3T areas is remainly low because of some reasons. But since the coming of young teacher, it stimulate them to come to the school ontime, as well as they are motivated to increase their quality through workshop and training, initiated by young teachers.

The teachers and headmaster also join some competition to increase their ability and experience. One of them is Jonathan Karame, Headmaster of SDN Inpres Para, in Sangihe Islands Districts; he got Manado Post Award 2012 from the Governor of North Sulawesi Province.

3) Society

Inspired by the successful story of their children, many parents and society finally become more optimistic and aware with education development in their area. Some of the communities in villages, in together, are build a place to study for their children and also village library with their own money.

4) Stakeholder

Bureau of Education, Youth and Sport in Sangihe Islands initiated a movement named Sangihe Mengajar (means Sangihe Teach). There are 16 young graduates from North Sulawesi recruited as the teacher to teach in elementary and junior high school in this district.

VI. CLOSING

From this case study, it can be seen that the presence of young Indonesian graduates make the NGO and GO’s role in can be more signigicant. Not only solving the distribution problem of teacher in remote areas, it also helps the behavioral change of the society to be more aware and care about their education. Furthermore, these teachers, besides of taking a role as educators, they also empowered to strengthen the nation and state in the frame of the Republic of Indonesia.

Now, there are more and more NGOs and GOs that initiated similar movement on education, especially on inviting more people to be more aware and contribute their contribution for the education. The survey has established that the NGOs can and do play a strong role in assisting the State to complement the public education system and to improve its effectiveness [11].
Although it is still a long way and not an easy job to be done, as well as some problems (technically and socially) that facing this initiatives, the presence of both government and society is very important to reach State vision on enlightening nation through intellectual life and education. It also can escalate the people who live in small islands in frontline of Indonesian border to be more conscious about their nation and patriotism spirit. So that national threats related to foreign influence and border’s problem can be minimize.

REFERENCES

[1] The World Factbook; Indonesia, Central Intelligence Agency Website, July 2013. Retrieved from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
[2] Abubakar, Mustafa. Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan; Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik. Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
[3] BNPP, Grand Design; Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia tahun 2011 – 2025 (Grand Design; Management of Country’s Border Area and Border Regional in Indonesia, year 2011 – 2025). Badan Nasional Pengelola Perbatasan (National Authority for Border Management), Republic of Indonesia, 2011.
[4] The World Bank. Teacher Employment and Deployment in Indonesia; Opportunities for Equity, Efficiency and Quality Improvement, 2006. Retrieved from: http://ddp-ext.worldbank.org/EdStats/IDNstu08a.pdf
[5] Yoltuwu, Johozua M. Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Economic Growth in Disadvantage Area), Work Meeting Presentation, Ministry of Disadvantage Area Development, Republic of Indonesia, 7-9 March 2013.
[6] Gerakan Indonesia Mengajar Website. http://indonesiamengajar.org
[7] Dikbud E-Magazine, Edisi 03, IV, May 2013. Retrieved from: http://118.98.223.68/kemdikbud/majalah/e-Majalah_DIKBUD_Edisi_03-Mei-2013.pdf
[8] Personal Interview with officer of Gerakan Indonesia Mengajar office, on August 1st, 2013 at 2 – 3 pm.
[9] SM3T Website. http://sm-3t.dikti.go.id/
[10] Kusumo, Ayub Torry Satriyo. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Terluar dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No.3 September 2010.p. 327 – 337.
[11] Jagannathan, Shanti. The Role of Non-Governmental Organization in Primary Education; A Study of Six NGOs in India. Retrieved from: http://bit.ly/142h4bR

[Share] Kesiapan Pemuda untuk Kemandirian Bangsa

Indonesia telah dikenal dunia dengan berbagai potensinya, tidak hanya dari aspek sumber daya alamnya, tetapi juga seluruh aspek yang menyangkut sumber daya manusianya. Akan tetapi, bangsa kita tidak boleh terlena dan merasa cukup dengan adanya potensi-potensi tersebut. Dalam era yang semakin mengglobal ini persaingan semakin ketat sehingga untuk dapat bertahan, tiap bangsa dituntut untuk terus bergerak membangun kemandiriannya, baik secara internal maupun eksternal.

Nasionalisme

Mulai akhir tahun 2015 ini, ASEAN Economic Community akan mulai diterapkan, yang berarti negara-negara ASEAN bersepakat untuk membuka masing-masing negara dan memberikan akses terbuka terhadap aliran barang (goods), jasa (services), investasi (investment), modal (capital) dan tenaga terampil (skilled labor). Di satu sisi hal ini menjadi tantangan yang sangat besar dan nyata bagi masyarakat Indonesia. Namun sebaliknya, hal ini juga dapat menjadi kesempatan bagi bangsa kita. Untuk itu, keunggulan komparatif yang telah dimiliki oleh Indonesia berupa sumber daya alam, energi dan tenaga kerja yang melimpah, tidak lagi cukup untuk meraih kemandirian bangsa.

Berdasarkan pendapat BJ Habibie (2008), keunggulan yang perlu ditingkatkan oleh bangsa ini adalah keunggulan kompetitif untuk memberi kemampuan dalam pengelolaan sumber daya yang sudah dimiliki Indonesia agar mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Pemuda sebagai generasi penerus, dituntut untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kemandirian bangsa di tengah tantangan global tersebut. Tidak dapat dipungkiri, sejak awal perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, pemuda Indonesia telah terbukti menjalankan peranan yang penting dan memberikan kontribusi yang besar. Dan peranan ini seyogyanya akan terus diberikan untuk membangun dan menjaga tanah air. Generasi muda dan ilmu pengetahuan dapat menjadi sumber kekuatan dalam pembentukan kemandirian bangsa tersebut.

Hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam mengoptimalkan potensi ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian kolektif bangsa, antara lain:

  1. Pemetaan dan Pemahaman tentang Potensi Indonesia

Hal yang perlu dan penting dilakukan pertama kali adalah memetakan dan memahami potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Prof. Zuhal, Guru Besar Universitas Indonesia, dalam bukunya yang berjudul “Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan” (2008), menyebutkan beberapa modal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia:

  1. Modal Pengetahuan. Menggunakan pengetahuan untuk mencari terobosan teknologi bagi pembangunan ekonomi yang berdaya saing,
  2. Modal Manusia. Individu yang mampu berinisiatif dan berkreasi melakukan hal-hal baru dengan semangat kewiraswastaan,
  3. Modal Sosial. Kemampuan membangun kepercayaan, solidaritas sosial, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat,
  4. Modal Budaya. Kemampuan mengembangkan budaya sendiri, serta menyaring dan mengglokalisasikan budaya global,
  5. Modal Alam dan Lingkungan. Kemampuan menjaga kualitas lingkungan dan sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Pendidikan

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas adalah melalui pendidikan. Tiap individu memiliki ketertarikan dan passion keilmuan masing-masing. Dengan mendalami bidang yang kita pelajari secara serius, hal ini akan menciptakan profesionalitas dan keahlian. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa esensi pendidikan mencakup tiga aspek utama: memperluas ilmu dan pengetahuan (emphasizing knowledge), menumbuhkan kedewasaan berpikir (growing maturity), dan membentuk sikap untuk menjadi lebih baik dan bijak (developing good manners). Sehingga pendidikan di sini tidak hanya secara sempit diartikan sebagai menuntut ilmu di berbagai institusi formal dan bergelar, tetapi juga pendidikan non-formal yang bisa membantu proses dalam memperoleh serta menerapkan ilmu secara berkelanjutan, serta menjadikan sosok ilmuwan yang bijak dalam berpikir dan bertindak.

  1. Kemampuan Kepemimpinan (Leadership Skill)

Kemampuan kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan yang diperlukan dalam menerapkan dan menjalankan implementasi dari ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh. Kepemimpinan tidak selalu diartikan sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi atau kelembagaan, tetapi kemampuan dalam memimpin diri sendiri dan senantiasa menumbuhkan soft-skill tersebut. Beberapa kompetensi kepemimpinan yang perlu ditumbuhkembangkan masing-masing pribadi mencakup: kemampuan berkomunikasi (communication), pengambilan keputusan (decision making), pengelolaan tugas dan pekerjaan (managing work), adaptasi (adaptation), pengambilan aksi inisiatif (initiating action), memberikan dampak (impactful) serta kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas orang lain (develop and coach others).

  1. Kemampuan Bahasa Asing

Dalam dunia yang semakin mengglobal, penguasaan Bahasa asing menjadi penting. Tidak hanya dalam rangka berkomunikasi, tetapi juga dalam penyebaran ide serta pengetahuan kepada masyarakat dunia. Untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berdikari, kemampuan ini perlu dikembangkan agar masyarakat kita dapat bersaing secara global.  Setelah memiliki keahlian di bidang masing-masing, ditunjang dengan kemampuan kepemimpinan dan pemahaman grass-root, maka dengan penguasaan bahasa asing ini dapat mendorong tercapainya generasi dengan kompetensi kelas dunia (world-class competence).

Selain keempat hal tersebut di atas, diperlukan pula penerapan ilmu pengetahuan dan yang dipadu dengan teknologi, investasi, persepsi dan inovasi (BJ Habibie, 2008). Setelah melihat tantangan nyata dan kesempatan tersebut, kini saatnya generasi muda Indonesia perlu bergerak (tidak hanya lagi bersiap) melakukan aksi nyata. Dengan adanya pemuda yang senantiasa meningkatkan kemampuannya secara individu dalam penguasaan intelektual (ilmu pengetahuan dan teknologi), hal ini dapat mendorong tercapainya kemandirian bangsa secara kolektif, serta bangsa kita akan lebih siap dalam menghadapi persaingan global. *Tulisan ini dibuat dan diterbitkan dalam Buletin Akselerasi MITI Mahasiswa edisi Maret 2015

[Share] Belajar dari Taiwan – Kesehatan untuk Semua

Baru saja saya mengobrak-abrik file-file lama saya untuk menulis sebuah “tugas”. Dan yang paling saya suka ketika melakukan hal ini adalah menemukan sesuatu yang nostalgic atau tulisan-tulisan yang sayang kalau tidak dibagi.

Maka dari itu, perkenankanlah saya berbagi sebuah catatan pelajaran dari sistem kesehatan Taiwan yang saya ulas untuk “bahan belajar” kita bersama, untuk Indonesia yang lebih baik. Selama dua tahun lebih berada di bumi Formosa, saya merasakan benar manfaat dan kenyamanan dengan sistem kesehatan ini. Jaa, selamat membaca 🙂

Belajar dari Taiwan; National Health Insurance (NHI), Kesehatan Milik Semua

Oleh: Retno Widyastuti*
*Mahasiswa S2 Jurusan Asia Pacific Studies
National Chengchi University, Taipei – Taiwan (ROC)

Taiwan dikenal dunia dengan berbagai produk elektronik dan industri berbasis teknologi dan semi-konduktornya. Selain itu, ada hal lain yang patut kita ketahui tentang keunggulan Taiwan, yaitu sistem pelayanan dan asuransi kesehatannya yang bernama National Health Insurance (NHI). Sistem asuransi kesehatan nasional Taiwan ini didaulat sebagai salah satu yang terbaik di dunia, sehingga berbagai negara maju dunia melakukan studi banding tentang sistem ini. Apa dan bagaimanakah sebenarnya NHI itu? Apakah keadilan sosial dan slogan “kesehatan milik semua” benar adanya di Taiwan?

Jika melihat logo ini di klinik atau apotik, kartu NHI kita bisa dipergunakan :)
Jika melihat logo ini di klinik atau apotik, kartu NHI kita bisa dipergunakan 🙂

Sistem pelayanan kesehatan sangat terkait dengan kualitas hidup manusia. Dengan semakin mudahnya akses kesehatan bagi masyarakat, maka akan semakin baik pula kualitas hidup manusia negara tersebut. Salah satu keberhasilan Taiwan dalam mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup manusianya adalah melalui program asuransi kesehatan nasional (NHI) ini. NHI merupakan sistem perencanaan asuransi sosial yang bersifat nasional dan wajib bagi setiap warga Taiwan (termasuk warga asing yang menjadi residen di Taiwan). Sistem ini memberikan akses kesehatan yang sama untuk setiap warga.

Sistem pelayanan dan asuransi kesehatan nasional Taiwan yang dikelola oleh Ministry of Health and Welfare ini, diperkenalkan pada Maret 1995. Kebijakan ini bermula dari reformasi kesehatan yang dilakukan Taiwan pada era 1980-an, terutama setelah mengalami pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membentuk komisi dan melakukan perbandingan sistem pelayanan kesehatan di 10 negara lain, dan mencoba mengkombinasikan kebaikan dari tiap sistem, dan membentuk sistem uniknya sendiri.

Dr. Michael Chen, wakil presiden Biro NHI Taiwan tahun 2009, menyampaikan bahwa pada dasarnya model NHI diambil dari Medicare di Amerika Serikat, namun yang berbeda adalah program NHI mencakup seluruh masyarakat, sedangkan Medicare hanya untuk lansia.

Setiap warga Taiwan dan residen mendapatkan Health IC smart card, semacam kartu sehat, yang mencakup data dan profil pasien, rekam medis, dan resep obat. Adanya kartu ini tidak hanya mencegah penipuan asuransi, pelayanan dan pengujian yang berulang, serta pembayaran yang tidak semestinya, tetapi juga memudahkan dokter untuk mengetahui seluruh rekam medis pasien dengan menggunakan card reader dan komputer. Keunggulan lainnya adalah sistem pembiayaan yang otomatis tercatat, dan segala rekam medis (tes kesehatan maupun resep obat) yang terdata, dapat mencegah terjadinya pemberian pengobatan yang berlebihan oleh dokter, sekaligus mencegah pasien menyalahgunakan sistem.

Menurut Wu, Majeed dan Kuo (2010), keistimewaan NHI lainnya antara lain akses yang baik, mencakup masyarakat secara luas, jangka waktu menunggu yang singkat, harga yang cukup murah, dan sistem data pengumpulan nasional untuk perencanaan dan penelitian.

Per tahun 2004, tingkat jangkauannya mencapai 99% dari seluruh total populasi Taiwan yang mencapai 23 juta jiwa (sebelumnya keterjangkauan hanya 97% pada 2001). Tidak hanya jangkauannya saja, tetapi berdasarkan poling opini publik yang dilakukan oleh Biro NHI, tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan mencapai lebih dari 70%.

Sedangkan terkait pembiayaan, sebagai gambaran, untuk pelayanan kesehatan standar, pasien hanya perlu membayar NTD 100 atau sekitar Rp 40.000,- per kunjungan. Biaya ini ini sifatnya tetap dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan tingkat ekonomi pasien.

Kuo membandingkan sistem kesehatan Taiwan dengan Amerika dan Inggris. Asuransi kesehatan di Amerika Serikat yang cenderung komersial dan berorientasi pasar dan sistem pelayanan kesehatan nasional Inggris yang sepenuhnya dibiayai pemerintah. Sedangkan di Taiwan, Pemerintah mensubsidi penuh masyarakat miskin dan veteran, sedangkan masyarakat yang bekerja, membayar premi dengan harga yang cukup terjangkau.

Dengan model yang ditawarkan NHI, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih rumah sakit dan dokter tanpa harus mencemaskan daftar tunggu. NHI memberikan keuntungan dan paket yang lengkap, yang mencakup pelayanan kesehatan dan pencegahan, resep obat, pelayanan kesehatan gigi, pengobatan China, kunjungan rumah oleh perawat, dan sebagainya. Selain itu, melalui NHI orang yang bekerja tidak perlu mengkhawatirkan hilangnya asuransi mereka apabila mereka berganti pekerjaan atau pensiun.

Namun, masih ada beberapa permasalahan misalnya pendeknya jangka waktu konsultasi antara pasien dengan dokter dan kualitasnya karena masih rendahnya rasio jumlah dokter dengan total populasi, yang menyebabkan tingkat ketergantungan pasien yang tinggi.

Dampaknya, dengan semakin banyaknya jumlah pasien dan tingkat kunjungan yang meningkat, menyebabkan dokter harus membatasi konsultasi sekitar 2-5 menit per pasien. Sedangkan dari sisi pemerintah, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sambil tetap menjaga pengeluaran pembiayaan kesehatan nasional ini di bawah kontrol.

Sumber:

  • Kuo, Yu-Ying. Cross-National Comparison of Taiwan, Japan, US, and UK’s Health Insurance System. Department of Public Policy and Management, Shih Hsin University, Taipei, Taiwan
  • Wu, Tai Yin, Majeed, Azeem and Kuo, Ken N. (2010). An overview of the healthcare system in Taiwan. London Journal of Primary Care 2010; 3:115–19,Royal College of General Practitioners